UPGRADING STRATEGY IN INDONESIAN PALM OIL: THICKENING POLICY THROUGH REGIONALISATION AND LOCALISATION

B. ENDO GAUH PERDANA, Dr. Riza Noer Arfani, MA

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Indonesia adalah pengekspor utama minyak sawit mentah (CPO) yang memasok 54,1% permintaan minyak nabati dunia. Memahami tata kelola rantai nilai global industri kelapa sawit sangat penting dalam upaya mengatasi tantangan dan kompleksitas industri ini. Meskipun tidak terdapat solusi tunggal untuk menyelesaikan semua persoalan, diskursus tentang dimensi sosial-ekonomi, politik, dan lingkungan pada industri kelapa sawit dapat memengaruhi pengambilan kebijakan di masa mendatang. Pembahasan mengenai kapasitas industri dalam negeri yang umumnya diasumsikan jumlah produk turunan seringkali mengabaikan industri terkait dan dimensi struktur biaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam mendorong pengembangan industri turunan. Dalam konteks rantai nilai kelapa sawit Indonesia, kapasitas teknis tidak jauh berbeda dengan kompetitornya yaitu Malaysia. Gagasan persaingan antar industri yang sempit karena hanya melihat jumlah produk turunan sudah usang. Alasannya rantai nilai telah teregionaliasasi seperti yang ditunjukkan oleh struktur kepemilikan perusahaan dan jejaring politik yang digunakan. Selain itu, analisis yang dilakukan di tingkat regional dan lokal mengindikasikan bahwa kebijakan rantai nilai yang terkonsolidasi di tingkat regional dan lokal sangat penting untuk menentukan strategi upgrading yang tepat. Terkait pengembangan aktivitas upgrading, dinamika pasar yang cenderung sarat dengan dimensi politis, masih menjadi hal krusial untuk dipertimbangkan sebagai nilai tambah bagi rantai nilai kelapa sawit. Hal ini penting mengingat secara substansial nilai tambah terletak pada aspek keberlanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan reposisi untuk mendapatkan momentum transformasi tata kelola industri. Oleh karena itu, penguatan peran para aktor terkait memerlukan sinergi yang kuat dalam kerangka tata Kelola yang bersifat kolaboratif dan terpadu.

Indonesia is a leading export on crude palm oil (CPO) supplying 54.1% world demand of vegetable oils. Navigating the governance of global value chain of palm oil is crucial in interpreting abrupt changes and challenges of the complexity of commercialisation of the industry. Although discovering silver bullet is aimless, argumentative discourses on socioeconomic, political, and environmental dimension of oil palm industry enhance and shape policy making in foreseeable future. Discussions of domestic industrial capacity which is generally assumed upon the number of downstream products while ignoring industrial linkages and cost structure dimensions, reveals several problems on pursuing downstream industry development. In the context of Indonesian palm oil value chain, technical capacities are not dissimilar with competitor which is Malaysia. Narrow competitive notions in terms of the number of downstream products is obsolete because value chains have been regionalised as indicated by ownership structure and political networks. Moreover, two level of analysis at regional and local level illustrate that consolidated value chains policies at regional and local level is essential to determine the trajectories of upgrading strategy. Regarding the development of upgrading activities, market dynamics which arguably tend to be politized, are still crucial dimension to be considered as value added for palm oil value chain substantially lies on sustainability aspects. In the light of this, Indonesian government is in the need of repositioning itself securing the momentum to transform the governance of the industry. This, then, emphasis on roles amplifications for these actors which are ultimately demand strong synergy incollaborative and concerted frameworks.

Kata Kunci : global value chain, regional governance, upgrading