Kewenangan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Indonesia
DIYAN AYU PURNAMA S, Dr. Yulkarnain Harahab,S.H.,M.Si.
2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASIPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap kewenangan eksekusi putusan BASYARNAS ke Pengadilan Agama dan mengetahui, menganalisis serta menjelaskan kewenangan eksekusi putusan BASYARNAS melalui Pengadilan Agama dikaji dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, yang bersifat deskriptif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan didukung dengan data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini memiliki dua kesimpulan : pertama, berdasarkan kajian teoritis dalam hal kewenangan dan juga atas dasar politik hukum yang sudah digariskan, kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah ke Pengadilan Agama masih terdapat kendala atas adanya konflik norma yakni masih berlakunya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi penghalang bagi PERMA No. 14 Tahun 2016. Kedua, dengan melihat aturan-aturan secara normatif masih saling berbenturan yakni Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 dengan Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 14 Tahun 2016 sehingga kepastian hukum belum dapat tercapai sepenuhnya. Asas keadilan dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan jika terjadi kesalahan dalam isi putusan tersebut. Asas kemanfaatan dapat dirasakan bagi pihak yang menang, apabila pihak lawan (pihak yang kalah) tidak menjalankan isi putusan arbitrase, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan ke Ketua Pengadilan Agama, agar memerintahkan pihak yang kalah melaksanakan isi putusannya.
This research discusses to find out and analyze the politics of law on the authority execution of BASYARNAS decisions to the Religious Courts and authority whether the implementation of BASYARNAS verdict in the Religious Courts has met the principles of legal certainty, justice, and benefits for the parties. This type of research is a type of normative legal research, which is descriptive. The material used in this study consisted of secondary data in the form of primary legal materials, namely laws, supreme court regulation, supreme court circular letters and court decisions, secondary legal materials in the form of legal literature, and supported by primary data in the form of interviews with informants. Data analysis in this study was carried out qualitatively. The results of this study have two conclusions: first, based on theoretical studies in terms of authority and also on the basis of legal politics that have been outlined, the authority to execute sharia arbitration decisions at the Religious Courts still has obstacles over the existence of norm conflicts, namely that Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power which is an obstacle to PERMA No. 14 of 2016. Second, by looking at the normative rules that still clash with each other, namely Article 59 paragraph (3) of Law no. 48 of 2009 with Article 13 paragraph (2) PERMA No. 14 of 2016 so that legal certainty has not been fully achieved, therefore in establishing a Religious Court institution that has the authority to execute sharia arbitration decisions. The principle of justice can be seen from the opportunity given to the parties to apply for a cancellation of a decision if there is an error in the contents of the decision. The principle of benefit can be felt by the winning party, if the opposing party (the losing party) does not carry out the contents of the arbitration award, then the winning party can submit a request for execution of the decision to the Chairman of the Religious Court, in order to order the losing party to carry out the contents of the decision.
Kata Kunci : BASYARNAS, Eksekusi Putusan, Kepastian hukum, Keadilan, Kemanfaatan