EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PERSPEKTIF KERANGKA KERJA SENDAI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURIANTO, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D.; Syahirul Alim, S.Kp., M.Sc., Ph.D

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

Latar belakang: Kerangka Kerja Sendai Pengurangan Risiko Bencana (KKSPRB) merupakan sebuah kesepakatan dalam jangka 15 tahun, yang mengakui bahwa negara memiliki peranan penting dalam menanggulangi risiko bencana. Tantangan KKSPRB 2015-2030 yang dihadapi Indonesia antara lain kurangnya pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pemerintah. Gempa bumi yang mengakibatkan terjadinya tsunami dan likuifaksi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September 2018 pukul 18:02:44 Wita dengan kekuatan 7,4 SR mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parimo dikenal dengan istilah ( PADAGIMO ) dengan jumlah korban 4.402 jiwa, yang menurunkan stok kapital sebesar 9% atau setara dengan kerusakan fisik sebesar Rp.15 triliun serta berdampak pada sektor industri, perumahan, sektor pertanian dan social, khususnya kesehatan dan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan UU No. 24/2007 di Indonesia serta peraturan daerah perlu dilakukan kajian sesuai dengan model KKSPRB. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan perda dalam perspektif Kerangka Kerja Sendai tentang pengurangan risiko bencana. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan peraturan daerah pengurangan risiko bencana pra insiden, insiden dan pasca insiden gempa dalam perspektif Kerangka Kerja Sendai di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode: Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan realist evaluation konfigurasi context mechanism outcome (C-M-O) Hasil: Pra insiden: Hasil analisis perspektif KKSPRB Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten sigi dari keempat aksi prioritas terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana menunjukkan bahwa penyusunan rencana kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas scenario belum sesuai perencanaan yang ditetapkan. Insiden: Hasil analisis perspektif KKSPRB Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten sigi dari keempat aksi prioritas menunjukkan bahwa terkait pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana memberikan dampak yang buruk saat insiden karena hanya sebatas pada tanggap darurat, pada tahap situasi terdapat potensi bencana perlu penguatan dalam pelaksanaan tanggap darurat. Pasca Insiden: Hasil analisis peraturan daerah dalam perspektif KKSPRB Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten sigi dari keempat aksi prioritas terkait pengurangan risiko bencana menunjukkan bahwa indikator capaian kebijakan peraturan daerah, indikator nasional dan lokal dalam program Kerangka Kerja Sendai terjadi perubahan serta perbaikan dalam pelaksanaan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi, dibutuhkan perubahan dan komitemen stakeholder dalam penetapan kebijakan baru terkait dengan Kerangka Kerja Sendai Pengurangan Risiko Bencana. Kesimpulan: Kebijakan Perda dalam perspektif Kerangka Kerja Sendai Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten Sigi dari keempat aksi prioritas menunjukkan bahwa terdapat indikator capaian kebijakan peraturan daerah, indikator KKSPRB nasional dan lokal, dibutuhkan perubahan dan komitmen suatu kebijakan terkait kerangka kerja Sendai pengurangan risiko bencana.

Background: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) is an agreement, within a period of 15 years, which recognizes that the state has an important role in managing disaster risk. The 2015-2030 SFDRR challenges faced by Indonesia among others is the lack of integration of disaster risk reduction into government policies. The earthquake that caused the occurrence of the tsunami and liquefaction of the City of Palu in Central Sulawesi Province on Friday 28 September 2018 at 18:02:44 WITA with a force of 7.4 SR shook the city of Palu, Sigi Regency, Donggala Regency, Parimo Regency known as the term ( PADAGIMO ) with the amount of the victims of 4.402 lives, which reduced capital stock by 9.00 percent or equivalent to physical damage of Rp.15 trillion as well had an impact on the industrial, housing, agriculture, and social sectors, especially health and education. The analysis result shows that the implementation of the policy of the Law No.24/2007 in Indonesia as well as regional regulation need to be studied in accordance with the Sendai Framework model for disaster risk reduction. Therefore, research needs to be done to evaluate disaster risk reduction based on the regional regulation policy in the Sendai Framework model for disaster risk reduction. The purpose of this study for evaluate the regional regulation policy on pre-incident, incident, and post-earthquake incident disaster risk reduction in the perspective of the Sendai Framework in Central Sulawesi Province. Methods: This type of research is qualitative with a realist evaluation approach to the context-mechanism-outcome configuration (C-M-O). Result: Pre-incident: The results of the analysis of the KKSPRB perspective of the Province of Central Sulawesi, Palu City and Sigi Regency of the four priority actions related to disaster management in a situation where there is no disaster and disaster management in a situation where there is a potential for disaster shows that preparation of preparedness plans, early warning and disaster mitigation to deal with emergencies based on scenarios that are not according to the established planning. Incidents: The results of the analysis of the KKSPRB perspective of the Province of Central Sulawesi, Palu City and Sigi Regency from the four priority actions show that related to prevention, preparedness, early warning and disaster mitigation it has a negative impact during the incident because it is limited to emergency response, at this stage of the situation there is a potential disaster need strengthening in implementing emergency response. Post- Incident: The results of the analysis of local regulations from the perspective of KKSPRB for the Province of Central Sulawesi, Palu City and Sigi Regency from the four priority actions related to disaster risk reduction show that the indicators for the achievement of regional regulations, national and local indicators in the Sendai Framework program have changed and improved in implementation. rehabilitation and reconstruction recovery, requires changes and stakeholder commitment in establishing new policies related to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Conclusion: Regional regulation policies in the perspective of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction in Central Sulawesi Province, Palu City and Sigi Regency from the four priority actions show that there are indicators of regional regulatory policy achievement, national and local KKSPRB indicators, a change and commitment to a policy related to the Sendai framework is needed. disaster risk.

Kata Kunci : kebijakan, peraturan daerah, pengurangan risiko bencana, Kerangka Kerja Sendai, policy, regional regulation, disaster risk reduction, Sendai Framework