Proses implementasi kebijakan pengembangan aparatur di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong

ANTOH, Andarias, Drs. Haryanto, MA

2002 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Dalam menghadapi tuntutan pelaksanaan Good Governance membutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan, keahlian dan profesionalisme yang tinggi, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan kemampuan aparatnya melalui implementasi kebijakan pengembangan aparatur dengan pendekatan pendidikan formal dan non formal. Dalarn implementasi kebijakan pengembangan aparatur kurang adanya perencanaan yang terpadu dan komprehensif sehingga menyebabkan kesenjangan antara lembaga pemerintahan daerah khususnya pada lingkungan dinas-dinas daerah. Berdasarkan pertimbangn itu, sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi pembinaan aparatur melalui pendidikan formal dan non formal dalam mengembangkan kemampuan aparatur dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program tersebut, sehingga kurang menjawab kebutuhan daerah dan masyarakatnya. lmplementasi kebijakan pengembangan aparatur dilihat indikatomya adalah aparat yang mengikuti pendidikan formal dan non formal, tiaptiap instansi unit kerja, dan faktor-faktor yang mempenganrhinya adalah variabel (a) komunikasi, (b) karakteristik badan pelaksana dan (c) kecenderungan pelaksana program. penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui wawancara observasi/ pengamatan dengan menggunakan analisa kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pengembangan aparatur di lingkungan Pemda Kabupaten Sorong dikatakan berhasil, namun kurang menjawab kebutuhan daerah dan masyhrakat iokai dan terjadi kesenjangan pada instansi dinas-dinas daerah. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektii antara badan pelaksana dengan instansi lain khususnya dinas daerah, pimpinan dengan staf, lemahnya karakteristik badan pelaksana yaitu staf kurang menguasai pembagian kerja, kemampuan teknis staf relatif lemah, hubungan kerja antar lembaga/birokrasi kurang serasi. Dan termasuk pula kecenderungan aparat pelaksana yang kurang bertanggung jawab dan kecenderungan pimpinan dalam mengejar targetkasaran program dan kurang memperhatikan kebutuhan daerah. Dengan demikian, maka direkomendasikan kepada pimpinan daerah dan badan pelaksana (Badan Kepegawaian Daerah) kiranya dalam implementasi kebijakan pengembangan aparatur yang akan datang agar : pertama, melakukan perencanaan yang matang dan komprehensif dengan dinas-dinas daerah yang mempunyai tugas operasionalnya sampai ke desdkampung, kedua tingkatkan komunikasi yang efektif antara badan pelaksana dengan instansi lain, kepala daerah dengan staf atau staf membuat laporan telaahan kepada Bupati tentang prosedur/persyaratan bag1 aparat yang dikembangkan kemampuannya dengan konsisten, segera dilaksanakan penjabaran uraian tugas, promosi harus disesuaikan dengan prestasi kerja dan karier, dan tingkatkan kerja sama antar lembaga/pimpinan. Selain itu perilaku aparat yang cenderung tidak bertanggung jawab ditindakldiberikan sanksi, dan pimpinan eksekutif kembangkan iklim keterbukaan dalam menerima kritik yang bersifat koreksti terhadap penyempurnaan pelaksanaan program, sehingga program tidak hanya mengejar jumlah dan target aparat yang dikembangkan, tetapi yang lebih penting adalah sasaran dan manfaat bagi daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat lokal di Kabupaten Sorong.

Implementing a good governance requires human apparatus resources with competence, high skill and professionalism to enhance the capability of regional government employees through apparatus development policy with formal and informal education approaches. In conducting such policy, there was a lack of integrated and comprehensive planning which then caused a gap among the institutions of regional government, or particularly among the environments of regional agents. In relation to the problem, this inquiry was intended to find out the implementation of education programs, formal or informal, for the apparatus and investigate what factors influencing such programs. The research stepped to elicit indicators for those apparatus who had taken the formal or informal education in each work unit at the institutions, then the factors influencing it indicated variables of (a) communication, (b) characteristics of executive council, and (c) tendency of executive program. The research was descriptive that the data and information were collected by observation and interview method, and the analysis was qualitative in nature. The research shows that the implementing process of apparatus development in the regional government of Sorong District was namely successful, but the program did not respond the local need and regional requirements, for that reason the gap emerged in the environments of agents. Furthermore, it happened because there were no effective communication between executive council and other institutions of particularly regional agents, superiors and their staff, the weakness of the executive council in job description, low performance of technical competence, inharmonious relation among the institutions or bureaucracy, and also included that irresponsible tendency of the executive apparatus and pursuit of job targets without considering the regional requirements. As a result, several recommendations could be suggested to the district leaders and the executive council (Regional Personnel Council), first prepare a comprehensive and coordinative plan from regional agents to the lowest level of village in subdistricts, second, increase good and effective communication between executive council and other institutions, regional leaders with staff and the staff should have reported to the leader an analysis of the apparatus development scheme, carry out the transparent job descriptions, the promotion should be matched to working achievements and carriers, and enhance cooperation among the institutions/leaders. Besides, the irresponsible behavior should be warned and given an administrative sanction, and for the executive leaders, develop open job climate for correction and critics so that the programs are did not simply pursuit of targets and numbers, but the most important programs are the objectives and benefits fulfilling the district requirements and public needs of Sorong District.

Kata Kunci : Aparatur Pemda,Kebijakan Pengembangan,Kabupaten Sorong