IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65P/HUM/2018 TERHADAP CALON ANGGOTA DPD DARI PENGURUS PARTAI POLITIK

ABDI RAHMAD H, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 Terhadap Calon Anggota DPD Dari Pengurus Partai Politik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini terlebih dahulu menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 Serta Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencalonan Anggota DPD dari Pengurus Partai Politik. Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-Undangan dan literatur-literatur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma itu berbentuk hierarki dan norma dengan tingkatan yang lebih atas menjadi sumber serta dasar untuk pembentukan norma dengan tingkatan yang lebih rendah. Sehingga, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar menentukan keabsahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jika dilihat kewenangan Pengujian Mahkamah Konstitusi yaitu Menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undangan maka jelas terdapat perbedaan jenjang atau tingkat produk hukum antara peraturan yang diuji serta menjadi dasar pengujian oleh MK dan MA. Ketika terjadi pertentangan antara Putusan MK dengan Putusan MA, maka seharusnya putusan dengan objek pengujian dalam hierarki pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Putusan MK memiliki keberlakuan hukum lebih tinggi dibandingkan dengan Putusan MA

This study aims to understanding, assess, and analyze the implications of the Constitutional Court Decision No. 30 / PUU-XVI / 2018 and the Supreme Court Decision No. 65P / HUM / 2018 Candidate Against DPD From the Governing Political Parties. To answer this question, this study first analyze the related laws and regulations and the Constitutional Court decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 and the Supreme Court Decision Number 65P / HUM / 2018 as the Legislation related to the Nomination of DPD Members from Party Administrators. Political. This research was included the category of normative legal research. This research was conducted using secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The legal materials are form of Constitutional Court Decisions, Supreme Court Decisions, Laws and Regulations and literature. Data collection in this study was carried out by document study. The data obtained from this study were analyzed qualitative. The results of this study indicate that norms are in the form of hierarchy and norms with a higher level become the source and basis for the formation of lower- level norms. Thus, lower statutory regulations may not conflict with higher statutory regulations. It can be said that the higher laws and regulations become the basic for determining the validity of lower statutory regulations. If you look at the Constitutional Court's Judging authority, known Testing the Law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Authority of the Supreme Court to Test the statutory regulations under the Law against the Law, it is clear that there are differences in level of legal products between regulations. Tested and became the basis for testing by the Constitutional Court and MA. When there is a conflict between the Constitutional Court Decision and the Supreme Court Decision, then the verdict with the object of examination in the hierarchy of testing of laws and regulations is higher, in this case the Constitutional Court Decision has a higher legal validity than the Supreme Court Decision

Kata Kunci : Putusan MK, Putusan Ma, Pencalonan Anggota DPD/Constitutional Court Decisions, Supreme Court Decisions, Nominations for DPD Members.