Perbedaan Keaktifan Pemerintahan Joko Widodo Periode Pertama dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya dan Konflik Uighur

ORLANDO RAJA GULTOM, Dr. Siti Mutiah Setiawati, MA

2020 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan kebijakan pemerintah Indonesia pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membantu penyelesaian masalah Konflik Rohingya dan Konflik Uighur. Karena Indonesia hanya terlihat aktif untuk membantu penyelesaian masalah Rohingya. Padahal, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dari konstitusi untuk aktif di kedua masalah tersebut. Perbedaan tersebut memunculkan adanya pertanyaan. Pencarian jawaban pun dilakukan dengan adanya studi pustaka agar dapat membandingkan kondisi struktur domestik di Indonesia saat kedua masalah tersebut terjadi. Hal yang membuat pemerintah Indonesia lebih aktif untuk membantu penyelesaian masalah Rohingya pun ditemukan. Kebulatan suara berbagai organisasi masyarakat di isu Rohingya, namun tak ditemukan di isu Uighur, pada akhirnya dapat memaksa pemerintah untuk mengonsiderasi tuntutan dari masyarakat

This research aims to explain the differences in the policies of the Indonesian government during the first period of President Joko Widodo's administration in helping to solve the problem of the Rohingya Conflict and the Uyghur Conflict. Because Indonesia only appears to be active in helping solve the Rohingya problem. Indonesia has the moral responsibility of the constitution and encouragement of public opinion to be active in both issues. Those differences raise questions. The search for answers was carried out with the existence of a desk study to compare the conditions of domestic structures in Indonesia when these two problems occurred. What made the Indonesian government more active in helping to solve the Rohingya problem was discovered. The unanimity of various community organizations on the Rohingya issue, but not found on the Uyghur issue, in the end, can force the government to consider the demands of the community

Kata Kunci : Joko Widodo, Rohingya, Uighur, Kebijakan Luar Negeri, Aktif