IMPLEMENTASI KARTU NELAYAN DI DESA BUGIS KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nurfitriani, Danang Arif Darmawan S.Sos., M.Si.

2020 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

INTISARI Kebijakan sosial merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari resiko kemiskinan. Instrumen kebijakan sosial tersebut salah satunya dimanifestasikan dalam program kartu nelayan yang dikhususkan kepada kelompok-kelompok nelayan agar memperoleh akses terhadap peningkatan hidup, perlindungan dan pemberdayaan nelayan seperti identitas sebagai nelayan dan kemudahan memperoleh bantuan asuransi nelayan, mesin kapal, dan program-program sosial lainnya. Kartu nelayan sebagai program utama Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sangat penting dimiliki oleh setiap nelayan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang kartu nelayan dengan ruang lingkup peraturan meliputi fungsi kartu nelayan, bentuk dan masa berlaku kartu nelayan, penyelenggara kartu nelayan, persyaratan dan tata cara penerbitan kartu nelayan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan. Penelitian dengan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan gambaran yang jelas secara analisis mengenai pencapaian keberhasilan yang dilakukan melalui implementasi kartu nelayan tersebut. Konsep yang digunakan yakni konsep keberhasilan program menurut para ahli dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang kartu nelayan. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kartu nelayan di Desa Bugis baik oleh pelaksana kebijakan dan nelayan masih kurang mencapai keberhasilan dalam penerapannya. Hal tersebut terindikasi dari sosialisasi dan informasi yang tidak terdistribusi merata kepada nelayan dan pemanfaatan kartu nelayan hanya sebatas identitas sebagai nelayan ketika melaut dan untuk pengajuan mesin kapal. Kemudian informasi tidak relevan yang disampaikan oleh nelayan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima menjadi kendala atau information error bagi penetuan tindakan selanjutnya. Disamping itu kendala waktu dan nelayan masih menaruh keraguan pada pelaksana kebijakan adalah bagian dari kurang berhasilnya implementasi kartu nelayan ini. Kata kunci: Implementasi Kartu Nelayan, Pelaksana Kebijakan, Nelayan

ABSTRACT Social policy is a government instrument to improve welfare and protect citizens from the risk of poverty. One of the social policy instruments is manifested in a fisherman card program that is specifically designed for fishing groups to gain access to improve their lives, protection and empowerment such as identity as a fisherman and the ease of obtaining fisherman insurance assistance, boat engines, and other social programs. The fisherman card as the main program of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) which is very important is owned by every fisherman based on the regulation Minister Of Marine Affairs And Fisheries Of The Republic Of Indonesia number 16 of 2016 concerning fishing cards with the scope of the regulations covering the function of the fisherman card, the form and period of validity of the fisherman card, Organizer of fisherman cards, requirements and procedures for issuing fishing cards, monitoring, evaluation, reporting and coaching. Research with a descriptive approach and qualitative methods is used to obtain information with a clear picture in an analysis of the achievements achieved through the implementation of the fisherman card. Research used the concept of the success of the program according to experts and based on the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of Republic of Indonesia number 16 of 2016 concerning fishing cards. Data collection techniques used interviews, observation and documentation. The research results showed that the implementation of the fishermen's card in the Bugis Village both by the policy implementers and the fishermen still did not achieve success in its application. This is indicated by socialization and information dissemination that is not evenly distributed to fishermen and the use of fishermen's cards is only limited to the identity as a fisherman when going to sea and for submission of ship engines. Then irrelevant information submitted by fishermen to the Bima Regency Maritime and Fisheries Service becomes an obstacle or information error for the determination of further actions. Besides that, time constraints and fishermen still have doubts about the policy implementation are part of the less successful implementation of this fisherman card. Keywords: Implementation of Fisherman Cards, Policy Implementers, Fishermen

Kata Kunci : Kata kunci: Implementasi Kartu Nelayan, Pelaksana Kebijakan, Nelayan