ANALISIS YURIDIS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIGADAIKAN TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA (Studi Kasus Di PT. Batavia Prosperindo Finance Purwokerto)

SYADZWINA HINDUN N, Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kedudukan para pihak dan perlindungan hukum penerima fidusia dan pihak ketiga pemegang objek gadai di PT. Batavia Prosperindo Finance Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kedudukan hukum para pihak dalam gadai atas objek yang telah terpasang Jaminan Fidusia. Yaitu yang pertama kedudukan Penerima Fidusia adalah sebagai pemegang jaminan saja, walaupun telah terjadi penyerahan, namun penyerahan yang dimaksud disini adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kepercayaan kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur penerima jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminkan dengan fidusia tersebut. Sedangkan kedudukan debitur disini berarti tetap sebagai pemilik benda dan tetap menguasai objek jaminan walaupun telah terjadi penyerahan hak kepemilikan atas kepercayaan oleh kreditur. Perjanjian Gadai yang dilakukan antara debitur dan pihak ketiga menjadi tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Maka dari itu perjanjiannya menjadi perjanjian hutang biasa, dan kedudukan pihak ketiga adalah sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukum penerima Jaminan Fidusia ini untuk memberikan kepastian hukum dengan cara membuat perjanjian kredit secara Notariil dihadapan notaris, yaitu dengan dibuatnya akta Jaminan Fidusia yang mana ketika akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan agar terbit sertifikat Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan perlindungan hukum untuk pihak ketiga sebagai kreditur konkuren adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta pelunasan utang dari debitur.

This study aims to determine and analyze the position of the parties and the legal protection of fiduciary recipients and third parties who hold pawn objects at PT. Batavia Prosperindo Finance Purwokerto. This research is a normative-empirical research, which is research that starts from the problem by looking at the facts that occur in the field, then connecting it with the applicable laws and regulations. This study uses 2 data, namely primary data and secondary data. Primary data were obtained from the field. Primary legal materials include laws and other legal regulations, while secondary data is obtained from literature. Secondary legal materials include books and journals. Based on the results of research and discussion of the legal position of the parties in the pledge of objects for which the Fiduciary Guarantee has been attached. Namely, the first position of the Fiduciary Recipient is as a guarantee holder only, even though there has been a handover, the transfer referred to here is the transfer of property rights based on trust. With the transfer of ownership rights to the fiduciary property trust, it does not mean that the creditor who receives the fiduciary guarantee will actually become the owner of the material that is guaranteed by the fiduciary. Meanwhile, the position of the debtor here means that he remains as the owner of the object and continues to control the object of collateral even though there has been a transfer of ownership rights to the trust by the creditor. The pledge agreement made between the debtor and a third party becomes invalid because the legal conditions of the agreement are not fulfilled, namely regarding a lawful cause. Therefore the agreement becomes an ordinary debt agreement, and the position of the third party is as a concfurrent creditor. The legal protection of the recipient of this Fiduciary Guarantee is to provide legal certainty by making a notary credit agreement before a notary, namely by making a Fiduciary Security deed which is when the Fiduciary Guarantee deed is registered so that a Fiduciary certificate is issued which has the same executorial power as a court decision that has obtained the force of law remains.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Gadai, Perlindungan Hukum