PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN DI PT. X KOTA SAMARINDA

ALDA FACHRIAN, SH., Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja secara lisan di PT. X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tujuan lain penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja secara lisan di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang didapatkan dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa PT. X dalam melakukan hubungan kerja untuk menjalankan usahanya telah membuatkan peraturan perusahaan demi melindungi hak-hak pekerjanya dan mencegah terjadinya sengketa. PT. X dalam pelaksaannya akan tetapi masih belum sepenuhnya memberikan hak-hak pekerja dengan perjanjian kerja lisan sesuai dengan peraturan perusahaannya dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Beberapa pekerja di PT. X baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT dipekerjakan hanya dengan perjanjian kerja lisan dan juga tidak diberikan surat pengangkatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa PT. X telah membuatkan peraturan perusahaan sebagai bentuk pelindungan hukum preventif guna memberikan perlindungan hukum para pekerjannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun, implementasi penegakannya belum sepenuhnya dilaksanakan khususnya terkait perlindungan hak-hak normatifnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. X karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pekerja tidak hanya mengakibatkan perubahan status pekerja yang semula berstatus PKWT harus menjadi PKWTT, tetapi juga menimbulkan sanksi pidana kepada PT. X karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana disebutkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

This research aims to determine and analyze whether workers rights with a verbal work agreement at PT. X is in accordance with the labor laws and regulations. Another objective of this research is to find out and analyze the legal protection of workers rights with a verbal work agreement at PT. X. This research is a normative-empirical study. Normative research is carried out by conducting library research to obtain secondary data by studying primary, secondary and tertiary legal materials. Empirical research was conducted through field research by interview with research subjects using interview guidelines to obtain primary data. Data from library and field research were analyzed qualitatively. The results of data analysis are presented descriptively. The results of the first study indicate that PT. X in carrying out a work relationship to run his business has made company regulations to protect the rights of his workers and prevent disputes. PT. X in its implementation, however, has not fully provided workers' rights with an oral work agreement in accordance with company regulations and labor laws. Several workers at PT. X, who is either PKWT or PKWTT, is employed only by means of an oral work agreement and is also not given a letter of appointment as mandated by the Manpower Law. The second research result shows that PT. X has made company regulations as a form of preventive legal protection in order to provide legal protection for its employees in accordance with statutory regulations, however, its enforcement has not been fully implemented, especially regarding the protection of normative rights. The violations committed by PT. X because it is not in accordance with the laws and regulations on workers not only results in a change in the status of workers from PKWT status to become PKWTT, but also creates criminal sanctions against PT. X because he has committed a criminal offense as stated in the Manpower Act.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Lisan, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan