Issaranimmanahetu: Legality and Legitimacy of Blasphemy Law in Indonesia

IVAN GAUTAMA, Dr. Andy Omara; Dr. Lucas Miotto Lopes

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Esai ini mengajukan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam memastikan keabsahan dan legitimasi undang-undang penodaan agama bertumpu pada norma yang tidak sah atau tafsir yang tidak sah. Pendekatan yang akan digunakan makalah ini untuk membenarkan argumen ini adalah dengan menganalisis apakah ada norma atau ruang untuk interpretasi yang memungkinkan undang-undang penodaan agama menjadi valid dan sah di bawah kerangka konstitusi Indonesia, yang juga mencakup seperangkat pasal hak asasi manusia yang diilhami oleh instrumen hak asasi manusia internasional. Analisis tersebut akan dibagi menjadi dua bab: bab pertama akan menilai validitas dan legitimasi undang-undang penodaan agama dari perspektif kerangka hukum HAM internasional, sedangkan bab kedua akan menilai validitas dan legitimasi undang-undang penodaan agama dalam kerangka konsep dan norma konstitusi Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam uji materi tahun 2010. Kesimpulan kedua bab ini kemudian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah mungkin undang-undang penodaan agama valid dan sah menurut konstitusi Indonesia.

This essay argues that the Indonesian Constitutional Court in confirming the validity and legitimacy of the blasphemy law relied upon invalid norms or illegitimate interpretations. The approach that this paper will employ in justifying this argument is by analyzing whether there are norms or room for interpretations that makes it possible for a blasphemy law to be both valid and legitimate under the Indonesian constitutional framework, which also includes a set of human rights laws inspired by international human rights instruments. Such analysis will be divided into two chapters: the first chapter will assess the validity and legitimacy of blasphemy law from the perspective of international human rights legal framework, while the second chapter will assess the validity and legitimacy of blasphemy law under the key concepts and norms of the Indonesian constitution as laid out by the Indonesian Constitutional Court in its 2010 judicial review. The conclusion of both chapters will then be used to answer the question of whether it is possible for blasphemy law to be valid and legitimate under the Indonesian constitution.

Kata Kunci : blasphemy, human rights, religion, constitution, Pancasila, negara hukum