Tinjauan Peran Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam Upaya Konservasi Air

BAYU TRI HANDOKO, Dr. Rr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam menanggapi pelaksanaan Konservasi Air dan menganalisis penegakan hukumnya di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Penelitan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer berupa aturan hukum yang mengikat, data sekunder yang memberikan penjelasan dari data primer berupa buku dan jurnal hukum, dan kamus hukum. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan Penulisan Hukum ini, diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka berperan sebagai pihak yang melakukan pencegahan dan perespon pertama apabila terjadi dugaan pencemaran. Kedua penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terbatas dan bersifat pasif.

This research aims to examine the roles of the Majalengka Regency Regional Government in responding the implementation of Water Conservation and its law enforcement according to Majalengka Regency Regulation Number number 2 of 2004 concerning Groundwater Management. This research is a normative juridical research. This research uses descriptive type of explanation. The type of data used by the author is the primary data in the form of legally binding rules, secondary data that provides an explanation of primary data in the form of legal books and journals, and law dictionary. The analysis of this research uses desctiptive-qualitative method. Some conclusions were drawn at the results and discussion of this research. Firstly, the Regional Government of Majalengka Regency has a role as a party that carries out prevention and the first responders in case of suspected pollution. Secondly, the Law enforcement carried out by the Regional Government of Majalengka Regency is limited and passive.

Kata Kunci : Konservasi, Konservasi Air, Pencemaran Air, Penegakan Hukum