ARTICLE 156A OF THE CRIMINAL CODE AND THE RIGHTS OF ATHEISTS WITH ITS IMPLEMENTATION IN THE ALEXANDER AAN CASE

RAIHANKA VIDIANTA, MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., M.A.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Ateisme berarti tidak percaya akan ada nya tuhan, angka penganut paham ateisme semakin bertambah seiring dengan perkembangan sains dan informasi. Ateisme tidak diatur maupun dilarang dalam hukum Indonesia, dan dalam hubungan nya dengan Pasal 156a KUHP yang bertujuan melindungi hak konstitusional kebebasan beragama dan perlindungan agama tersebut bagi masyarakat Indonesia yang semakin penting dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang membuat isu sensitif seperti agama rentan terpengaruh tekanan publik. Hukum penodaan agama saat ini tidak memiliki kejelasan atau definisi hukum, maka Pasal tersbut memiliki kelemahan dalam implementasinya yang bisa melanggar hak-hak penganut ateisme yang di bahas dalam Penelitian Hukum ini. Agar dapat mendalami permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, Penelitian Hukum ini akan menganalisa; Pertama, hak-hak ateis yang dijamin di hukum Indonesia dan menganalisa hak-hak yang relevan dengan Pasal 156a KUHP. Kedua, menganalisa implementasi Pasal tersebut dalam kasus Alexander Aan. Penelitian Hukum ini dilakukan menggunakan penelitian normatif sebagai metode utama dengan menganalisa hukum-hukum dan peraturan sebagai data utama dan kajian literatur dan artikel sebagai data sekunder yang di analisa menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui analisa yang dilakukan dalam Penelitian Hukum ini, terdapat dua hasil penelitian; Pertama, hak-hak ateis yang dibahas adalah hak untuk kepastian hukum, hak kebebasan beragama, dan hak mengeluarkan opini, kekurangan dalam Artikel 156a disebabkan dan/atau menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kedua, implementasi UU penodaan agama dalam kasus Alexander Aan melanggar ketentuan prosedur hukum tersebut dan memperlihatkan kekurangan dari hukum tersebut, terutama dalam proses pembuktian dalam kasus tersebut.

Atheism is the disbelief of the existence of god, the people that adopts atheism grows with the advancement of science and information. Atheism is not regulated here in Indonesia, and in relation to the blasphemy law as contained in Article 156a of the Indonesia Criminal Code that is made to protect the people�s constitutional right of freedom of religion and the protection of religion itself, which has become more and more relevant due to the advancements in technology and social media that makes sensitive issues such as religion a subject of public pressure. The current Indonesia blasphemy law lacks clarity and legal definition, therefor possesses weaknesses in its implementation that may infringe on the rights of atheists and will be discussed in this Legal Research. In order to figure out how the problem above, this legal research will analyze; First, the rights of atheism as guaranteed in the law and analyzing the rights relevant to the Article 156a of the Criminal Code. Second, to analyze the implementation of the blasphemy law in the Alexander Aan case. This legal research is conducted using normative research as the main methodology by analyzing laws and regulations as primary data and articles and literature studies as secondary data which are analyzed through qualitative approach. Through the analysis conducted in this legal research, two points of conclusion were made; First, the rights of atheists discussed are right to legal certainty, freedom of religion, and freedom of expression, the weaknesses contained in the law are caused and/or results in the violation of those rights. Second, the implementation of the law in the Alexander Aan case violated the procedural requirement as stated in the law and showcases the weaknesses of the law, especially seen in the evidentiary process.

Kata Kunci : Atheist, Atheism, Ateis, Religion, Agama, Freedom of Religion, Human Rights, Blasphemy, Penistaan Agama