Tinjauan Yuridis atas Pembatalan Perdamaian dalam Kaitannya dengan Perlindungan Debitor (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby juncto Nomor: 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby)

NOVI DWI ANGGRAINI, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan hukum kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby juncto Nomor: 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby serta mengkaji perlindungan hukum bagi debitor dalam perkara tersebut. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan wawancara narasumber. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara terhadap narasumber dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepailitan akan menyesuaikan fakta-fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan dengan formalitas hukum kepailitan, yakni telah terpenuhi atau tidaknya syarat kepailitan. Hakim tidak berkewajiban mempertimbangan hal lain di luar syarat formalitas kepailitan, termasuk alasan kelalaian debitor. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembatalan perdamaian dengan alasan kelalaian debitor dapat merugikan debitor telebih dengan tidak diaturnya makna kelalaian dalam Undang-Undang Kepailitan menjadi sebuah dilematis dalam penerapan hukum kepailitan dan kurang melindungi kepentingan debitor. Saran yang diajukan perlu adanya kerja sama yang baik antara debitor dan kreditor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian agar kepentingan masing-masing para pihak dapat terlindungi.

The purpose of this study is to analyze the practice of Bankruptcy law in accordance with the Surabaya commerece court decision No: 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby junction Nomor: 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby and to review legal protections for debtors regarding the case. The method used in this study is normative which is supported by interviews. This research uses descriptive analysis. Primary data are obtained from the direct interviews and secondary data are obtained from literature studies. The obtained data is further analyzed using a qualitative method. The result shows that the Panel of Judges when issuing a bankruptcy decision will adjust the submitted facts and evidence in court to the formalities of Bankruptcy law whether or not the bankruptcy requirements have been fulfilled. The Panel of Judges is not obliged to consider other matters aside from the formalities of bankruptcy requirements including the reasons of the debtor������¢���¯���¿���½���¯���¿���½s negligence. Based on the result of this study, it can be concluded that the cancellation of the peace agreement of the debtor's negligence can harm the debtor more by the unregulated debtor������¢���¯���¿���½���¯���¿���½s negligence can lead to a dilemmatic practice of Bankruptcy law and limited protection of the debtor������¢���¯���¿���½���¯���¿���½s interests. The suggestion put forward is that there is a need for good cooperation between debtors and creditors in implementing the peace agreement so that the interests of each party can be protected.

Kata Kunci : Pembatalan Perdamaian, Perlindungan Debitor, PKPU/Cancellation of Peace Agreement, Debtor Protection, PKPU