ALTERNATIVES FOR THE LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING VESSELS IN THE INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
DINDA SEKAR WIBOWO, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.
2020 | Skripsi | S1 HUKUMPenelitian Hukum ini dilakukan guna mempelajari lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal yang pernah secara aktif diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap kapal berbendera asing yang melakukan aktifitas penangkapan ikan secara illegal, unreported, and unregulated (IUU) di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Selanjutnya, Penelitian Hukum ini mempelajari sejauh mana penerapan pelepasan segera terhadap kapal asing dan awaknya, dan mempertimbangkannya sebagai alternatif untuk pengembangan penerapan hukum di Indonesia dalam memerangi penangkapan ikan secara illegal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif-Empiris melalui studi literatur terhadap instrument hukum yang terkait, jurnal, laporan, dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna menganalisa data yang telah terkumpul. Kesimpulan dari Penulisan Hukum ini menunjukkan bahawa pertama, penenggelaman dan/atau pembakaran kapal dianggap sebagai langkah efektif untuk menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menjalankan yurisdiksi di ZEE yang diberikan oleh UNCLOS dalam hal perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di laut; kedua, Pemerintah Indonesia masih dalam tahap awal untuk melaksanakan pelepasan segera terhadap kapal asing dan awaknya, terdapat pandangan yang berbeda dalam memahami pelaksanaan pelepasan segera terhadap kapa lasing dan awaknya.
The purpose of this Legal Research is to study the effectiveness of the vessel sinking and/or burning policy which was once actively enforced by the Indonesian Government against the illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing activities by foreign-flagged vessels within the Indonesian exclusive economic zone (EEZ). Furthermore, this Legal Research study the extent of the implementation of prompt release of vessels, and crews and considers on whether or not it may be perceived as an alternative to develop the Indonesian law enforcement in combatting the IUU fishing. The research utilizes Normative-Empirical approaches as the methodology by conducting literature research on the relevant legal instruments, journals, reports, as well as field research through the interview with relevant stakeholders. Besides, this research used a qualitative method to analyze the collected data. The conclusion of this Legal Research shows that firstly, the vessel sinking and/or burning policy is deemed as an effective measure to show assertiveness by Indonesia upon the jurisdiction in the EEZ granted by UNCLOS for the protection and preservation purposes of the marine resources; secondly, the Indonesian Government is in the early stage for implementing the prompt release of vessels and crews towards the foreign vessels, there are distinctive views in perceiving the enforcement of prompt release of vessels and crews.
Kata Kunci : IUU Fishing, UNCLOS, Prompt Release of Vessels and Crews, Vessel Sinking Policy, Indonesia.