ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN LAPORAN PEMBELIAN SAHAM DAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM PADA PLATFORM ONLINE PENYELENGGARA SEBAGAI PENGGANTI BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM EQUITY CROWDFUNDING

NABILA FITRIANA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis penggunaan laporan pembelian saham dan informasi kepemilikan saham yang terdapat di akun Pemodal pada platform online Penyelenggara sebagai pengganti bukti kepemilikan saham Equity Crowdfunding, serta konsekuensi hukum yang terjadi bagi Pemodal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Terdapat dua jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bukti kepemilikan saham, Equity Crowdfunding, dan hukum pembuktian perdata serta dilakukan penelitian lapangan melalui kegiatan wawancara dengan responden yaitu Pemodal yang memiliki saham Equity Crowdfunding dan narasumber yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan penyajian data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini: Pertama, laporan pembelian saham dan informasi kepemilikan saham yang terdapat pada platform online Penyelenggara secara yuridis tidak dapat menjadi pengganti bukti kepemilikan saham, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah atas surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Kedua, konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila laporan pembelian saham dan informasi kepemilikan saham pada platform online digunakan sebagai bukti kepemilikan saham Equity Crowdfunding adalah berkaitan dengan kekuatan pembuktian dalam persidangan. Laporan pembelian saham dan informasi kepemilikan saham pada platform online memiliki kekuatan pembuktian lemah, lain halnya dengan sertifikat saham atau konfirmasi tertulis yang diberikan KSEI yang dapat dikategorikan sebagai akta autentik dan memiliki pembuktian sempurna.

The purpose of this research is to analyze the use of share purchase report and the share ownership information, which contained inside investor's account on Provider's online platform and functioned as a substitute of share ownership's proof, and possible legal consequences for the Investors. This research uses the normative-empirical method which consists of two types of research, namely literature research to review laws and regulations relating to proof of share ownership, equity crowdfunding, and evidentiary law, and also field research through interviewing investors who own Equity Crowdfunding share, and also interviewees Financial Services Authority (OJK). All the datas were analyzed by qualitative analysis with data presentation using descriptive method. Results of research: First, share purchase report and the share ownership information, which contained inside investor's account on Provider's online platform cannot legally be as a substitute of share ownership's proof, this is in accordance the provisions in Article 5 paragraph (4) letter a Information and Electronic Transactions Law which electronic information and/or electronic documents and/or the printouts cannot be considered as valid evidence of letters which according to law must be made in writing. Second, the legal consequences that may arise if the share purchase report and ownership information on the online platform are used as proof of Equity Crowdfunding share ownership is related to the power of evidence in court. Share purchase report ownership information on the Provider's online platform have weak power, unlike the share certificate or written confirmation given by KSEI which can be categorized as authentic deed and has perfect proof.

Kata Kunci : Bukti Kepemilikan, Saham, Equity Crowdfunding.