IMPLEMENTATION OF TERMS AND CONDITION ON LOAN AGREEMENT AND ENCUMBRANCE RIGHT AT MERGED BANK

KRISTIAN HUTAMA, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac. (Adv.)

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan pasal 16 (1) dan (2) Undang - Undang Hak Tanggungan dan peraturan menteri agraria No. 3 tahun 1997 tentang kewajiban untuk mengganti kreditor telah dilakukan dengan baik oleh pejabat pemerintah dan bank. Juga penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan konsekuensi hukum yang mungkin timbul ketika ada ketidaksesuaian atas nama kreditor dalam perjanjian pinjaman dan sertifikat Hak Tanggungan. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian normatif, data yang terkandung dalam penelitian hukum ini terutama berkisar pada dokumen hukum, keputusan pengadilan, undang-undang dan peraturan, dan wawancara sebagai data pendukung. Penelitian hukum akan menggunakan pengukuran kualitatif sehingga hasil yang diharapkan dari penelitian hukum ini dapat bermanfaat baik dalam praktik hukum maupun dalam peraturan hukum. Berdasarkan penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 16 (1) dan (2) Undang - Undang Hak Tanggungan dan pasal 121 peraturan menteri agraria no.3 tahun 1997 untuk mendaftarkan kreditor baru dalam kasus bank hasil merger tidak konsisten dikarenakan asas manfaat hukum dalam praktik dunia bisnis lebih dominan dibanding asas kepastian hukum. Hal tersebut kemudian menghasilkan beberapa konsekuensi hukum, pertama, dapat digunakan sebagai dasar bagi debitur untuk mengajukan tuntutan hukum untuk menghindari melakukan lelang jaminan kredit karena kreditor baru dalam perjanjian pinjaman tidak terdaftar / diamandemen. Konsekuensi hukum kedua adalah bahwa kasus ini dapat menyebabkan kerugian bagi debitur karena biaya untuk mendaftarkan kreditor baru akan ditanggung oleh debitur.

This Research is aimed to analyze whether the implementation of article 16 (1) and (2) of encumbrance right law and ministry of agrarian regulation no.3 of 1997 regarding the obligation to change the creditor is implemented by both government officials and the bank. Another purpose of this research is to determine the legal consequences that might arise when there's a mismatch of a creditor name in between loan agreement and encumbrance right certificate This research is categorized as normative research, the data contained within this legal research primarily revolves around legal documents, judicial decisions, laws and regulations, as well as interviews as supportive data. This legal research will mainly use qualitative measurement so that the expected outcome of this legal research could be useful both in legal practice and in legal rules and regulations Based on this legal research, it can be concluded that the implementation of article 16 (1) and (2) of encumbrance right law and article 121 of ministry of agrarian regulation no.3 of 1997 regarding registration of the new creditor in case of merged bank was not consistently implemented. The main reason of this is because in business practices, principle of usefulness of law are more dominant compared to principle of legal certainty. Which then results into several legal consequences which it could be used as a basis for the debtor to file a lawsuit to avoid auction execution of the loan collateral since the new creditor in loan agreement is not registered / changed. The second legal consequences is that it may create losses towards the debtor since the cost to register a new creditor will be burdened to the debtor.

Kata Kunci : Encumbrance Right, Bank Merger, Article 16 (1) and (2) of Encumbrance Right Law, Article 121 of Ministry of Agrarian Regulation no.3 of 1997, Hak Tanggungan, Bank Penggabungan, Pasal 16 ayat 1 dan 2 UU Hak Tanggungan, Pasal 121 Peraturan Agraria No. 3 Tah