Personal Data Protection for Data Processing Outside of Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study Between Indonesian Law and European Union Law

HANIFAH SATYANING P, Dina W. Kariodimedjo

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Pelindungan data pribadi ("PDP") telah menjadi masalah penting terutama di era Big Data. Penggunaan teknologi informasi secara besar-besaran untuk aktivitas pemerintahan, transaksi bisnis, komersil dan komunikasi di dunia siber membuat arus data terjadi secara nasional dan global. Topik mengenai transfer data juga berhubungan dengan bagaimana organisasi mengakses, mengumpulkan, dan memproses data pribadi, apalagi jika data tersebut disimpan dan/atau diproses diluar negara asal subyek data. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Implementasi Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP No. 71/2019") yang memungkinkan pemrosesan data di luar wilayah hukum Indonesia, tujuan penelitian ini adalah menganalisa peraturan dan implementasi kecukupan pelindungan yang diberikan oleh peraturan pelindungan data Indonesia. Studi ini dilakukan dengan membuat analisis berdasarkan perbandingan dengan yaitu Perlindugan Data Umum ("GDPR") Uni Eropa ("UE"). Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Dengan mengandalkan sumber dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan sebagai data primer, dan studi literatur sebagai data sekunder. Dalam menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, undang-undang pelindungan data Indonesia telah memberikan dasar yang cukup dari ketentuan mereka mengenai pemrosesan data. Namun tidak ada ketentuan yang terperinci dan pedoman pelaksanaan yang jelas tentang bagaimana peraturan tersebut akan dijalankan, sedangkan, GDPR UE menyediakan aturan lengkap serta elaborasi dari ketentuan pemrosesan data. Kedua, penelitian ini memberikan hal yang dapat dipelajari dari UE untuk memperbaiki kelemahan pelindungan data di Indonesia dan membentuk otoritas pengawas data untuk memantau dan membantu subyek data dalam upaya hukum.

Personal Data Protection ("PDP") has become an important issue especially in the era of Big Data. The rampant use of information technology for governmental activities, business transaction, commercial and communication through online network makes the flow of data on the cyberspace to happen both nationally and globally. The topic of data transfer relates to how organizations access, collect, and process personal data, especially if the data is stored and/or processed outside of the data subject's country. Hence, with the enactment of Government Regulations Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic System and Transactions ("GR No. 71/2019") that allows for data processing to be carried outside of Indonesian jurisdiction, this study aims to analyze regulations and implementations of data protection law on the sufficiency of the safeguard provided. This study is conducted by making analysis based on a comparison with the European Union ("EU") General Data Protection Regulation ("GDPR"). Thus, this study is a normative study by using a comparative approach. In which, the sources rely on laws and legislations as primary data, and literature study as secondary data. Upon analyzing collected data, this study yields two findings. First, Indonesian data protection law have provided an adequate foundation of their provisions concerning data processing but it lacks in a detailed provisions and clear implementation guidelines as to how the regulation shall be carry out. Unlike EU's GDPR who provide exhaustive set of rules as well as elaborations of their data processing provisions. Second, this study provides the lessons learned by reflecting from the EU by fixing the current flaws in Indonesian data protection law and to establish a data supervisory authority to monitor and assist data subjects in legal remedy.

Kata Kunci : personal data, personal data protection, data processing, GDPR