Tinjauan Yuridis Pembatasan Pemberian Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) di Kota Tasikmalaya

DIMAS NUGRAHA A, Dr. Arvie Johan S.H., M.Hum.,

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan meninjau secara yuridis pembatasan pemberian Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) di Kota Tasikmalaya, mengingat baik UU PDRD maupun Peraturan Daerah (Perda) yang meregulasi BPHTB tidak secara jelas membolehkan ada ataupun tidak adanya pembatasan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan juga data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis. Analisis data penelitian tersebut akan dilakukan secara kualitatif, dan kesimpulannya akan diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pembatasan NPOPTKP di Kota Tasikmalaya dilaksanakan karena adanya ketidakjelasan rumusan mengenai NPOPTKP, baik dalam UU PDRD maupun dalam Perda No. 8/2010. Pelaksanaan pembatasan tersebut dalam praktiknya tidak diatur melalui suatu peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan bukan peraturan perundang-undangan, yang tertulis sehingga pada akhirnya pembatasan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum.

This research was intended to study and judicially observe limitation on granting non taxable threshold of tax object acquisition value (Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)) in Tasikmalaya City, considering the fact that Local Tax & Charge Act (UU PDRD) and Municipal Regulation (Perda), which regulate Land and Building title transfer tax (BPHTB) does not explicitly permit nor forbid limitation of granting NPOPTKP. This is a normative-empirical law research. It will use both primary data from field research and secondary data from text research. After primary and secondary data were collected, these data will be processed and analyzed qualitatively as well as explained descriptively. Based on research, the limitation of granting NPOPTKP in Tasikmalaya City was implemented because there was no further explicit explanation regarding NPOPTKP, either in UU PDRD or Perda. The limitation was implemented without written relevant laws or other regulation and as a result, the implementation of NPOPTKP limitation is not fully in harmony with justice and legal certainty principle.

Kata Kunci : NPOPTKP, BPHTB, Pajak Daerah