TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN PERSERO DAN PEMERINTAH ATAS POTENSI KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PENUGASAN PEMERINTAH SEKTOR JASA KONSTRUKSI

MONICA DYAH K, Dr. Richo Andy Wibowo, S.H., LL.M

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui timbulnya potensi kerugian keuangan negara dari sisi BUMN atas penugasan pemerintah kepada BUMN Persero untuk membangun infrastruktur pada sektor jasa konstruksi beserta pertanggungjawaban Direksi BUMN atas potensi kerugian tersebut. Selain itu penelitan ini juga bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum yang melekat pada pemerintah atas potensi kerugian keuangan negara yang timbul. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dan dilaksanakan dengan studi dokumen dan studi pustaka. Data yang ada dianalisis dengan pendekatan konseptual. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa timbul potensi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN Persero pada Jasa Konstruksi, berupa meningkatnya suku bunga pinjaman BUMN Persero akibat hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN Persero. Direksi BUMN Persero dapat diminta bertanggungjawab secara pribadi apabila aparat penegak hukum menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan mengacu pada Rumusan Hukum No. C. 11 SE MA No 7 Tahun 2012, serta tidak dapat membuktikan pelaksanaan BJR dan GCG, serta tidak dapat melakukan pembuktian terbalik. Mengacu pada teori kewenangan, dalam hal perencanaan yang dilakukan Pemerintah atas penugasan dengan telah memperhitungkan kompensasi tetap menimbulkan kerugian negara, dan apabila Direksi BUMN telah dibuktikan dengan tindak pidana korupsi, maka Pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis terkait, selaku perencana penugasan, serta Presiden selaku pemberi penugasan, bertanggungjawab sesuai konsekuensi hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

This research is written to determine the potential loss in the government assignment to State-Owned Enterprise (SOE) Persero to build infrastructure in construction service sector, along with the responsibility of the SOE Director for those potential losses. In addition, this research also aims to determine the legal consequences attached to the government for potential state financial losses that arise. The research method used in this research is normative legal research. The data collected in this research came from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials and was conducted by document study and literature study. The analysis result is presented descriptively. From the results of the study, it is known that the potential for state financial losses arises in the implementation of government assignments to SOE Persero in Construction Services, in the form of increased interest rates on SOE Persero loans due to obstacles that occur in implementing government assignments to BUMN Persero. The Directors of SOE Persero can be held personally responsible if law enforcement officers use Article 2 paragraph (1) of the Corruption Act with reference to the Legal Formulation No. C. 11 SE MA No. 7/2012, and cannot prove the implementation of BJR and GCG, and cannot prove reversed. Referring to the theory of authority, in terms of planning carried out by the Government on an assignment by taking into account compensation, it will still cause state losses, and if the SOE Directors have been proven by criminal acts of corruption, the Government, in this case the Minister of BUMN, the Minister of Finance, and the related Technical Ministers, as the assignment planner, as well as the President as the assignor of the assignment, are responsible according to the legal consequences in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Act.

Kata Kunci : BUMN Persero, tanggung jawab direksi, kerugian, jasa konstruksi, konsekuensi hukum pemerintah dalam penugasan