AKIBAT HUKUM TINDAKAN RESTRUKTURISASI BUMN MENJADI HOLDING COMPANY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSEROAN DAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS HOLDINGISASI PADA BUMN MIGAS)

ANISA DENY SETIAWATI, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemandirian dan kedudukan dari PGN sebagai sub-holding BUMN Migas dalam melaksanakan kegiatan usaha. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah pembentukan holding BUMN Migas berpotensi melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum pimer, sekunder dan tersier. Proses analisis data menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan: pertama sebagai sub-holding, PGN tidak benar-benar mandiri dalam menjalankan kegian usaha karena tugas sub-holding adalah menjalankan strategi bisnis yang telah ditetapkan oleh induk holding. Sebagai sub-holding, PGN kehilangan statusnya sebagai BUMN dan berubah menjadi perusahaan swasta yang memiliki Kedua, pembentukan holding BUMN Migas berpotensi melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena unsur pengecualian bagi pelaku usaha yang diperbolehkan melakukan kegiatan monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi.

This study aims to analyze how the independency and position of PGN as sub-holding of BUMN in conducting business activities. In addition this study attempts to analyze whether the formation of holding of BUMN potentially break the Article 26 and Article 28 verse (2) of Law No. 5 of 1999 concerning of monopoly and unfair business competition. This research is a type of normative legal research. The data used are secondary data consisting of primary, secondary dan tertiary legal material. The data analysis process used a legal approach and conceptual approach. Data analysis was carried out qualitatively and analyzed descriptively. The results of the research conducted by the author consist of: First, as a sub-holding, PGN is not independent in conducting business activities because sub-holding�s duty is to hold business strategy that has been set by a holding. Secondly, holding BUMN potentially break the Article 26 and Article 28 verse (2) of Law No. 5 of 1999 concerning of monopoly and unfair business competition because the exemption that set in Article 51 of Law No. 5 of 1999 are not achieved.

Kata Kunci : BUMN, Holding BUMN Migas, Kemandirian Sub-holding, Monopoli.