Perlindungan Hukum Bagi Tunawisma Yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

SAMI SETIAWAN, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., PhD

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM KESEHATAN

INTISARI Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, secara khusus ditujukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 (PP 101 tahun 2012) Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah, tetapi faktanya program tersebut terkendala dalam proses pendataan, khususnya para tunawisma karena tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut. a) Bagaimanakah potret pelakanaan perlindungan hukum bagi tunawisma yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan di kota Yogyakarta. b) Apa saja faktor yang menunjang dan menjadi kendala pemerintah kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak Kesehatan bagi tunawisma yang tidak terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan. c) Apa pembelajaran yang dapat diambil untuk diterapkan didaerah lain yang mengalami permasalahan serupa dari potret pelaksanaan perlindungan hukum bagi tunawisma yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan di kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris (applied law research). Penelitian ini bersifat descriptive yakni berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan penelitian utama dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya serta didukung dengan data sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan menggunakan metode deep interview atau wawancara mendalam dengan metode purposive sampling yakni sample ditentukan melalui kriteria tertentu berdasarkan kepentingan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa a) perlindungan hukum bagi tunawisma yang tidak terdaftar PBI dilakukan dengan jaminan Kesehatan daerah berdasarkan Perwali No.27 tahun 2017 tentang jamkesda. b) partisipasi masyarakat serta sarana yang memadai merupakan faktor pendukun terpenuhinya hak kesehatan tunawisma sedangkan peningkatan jumlah tunawisma adalah hal yang menyebabkan terhambatnya upaya pemenuhan tersebut. c) adanya jaminan Kesehatan penyangga menjadi hal yang diperlukan untuk mengantisipasi adanya tunawisma yang belum terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan dan sedang membutuhkan pelayanan Kesehatan

ABSTRACT The Health Insurance Beneficiary Program is specifically aimed at the poor and the incapable through Government Regulation No. 101 of 2012 (PP 101 of 2012) on Recipients of Health Insurance Dues Assistance, to be able to access health services whose dues are paid by the government, but in fact the program is constrained in the record-keeping process, especially the homeless because they do not have a permanent residence. Based on the formulation of the problem formulated the problem as follows. a) How is the portrait of the application of legal protection for the homeless who are not registered as beneficiaries of dues assistance health insurance in the city of Yogyakarta. b) What are the factors that support and become the constraints of the Yogyakarta city government in the fulfillment of health rights for the homeless who are not registered as Health Insurance Beneficiaries of dues assistance. c) What lessons can be taken to be applied in other areas that experience similar problems from pela portraits. The type of research used in the writing of this thesis is applied law research. This research is descriptive in the form of exposure and aims to obtain a complete description of the prevailing legal circumstances in a particular place and at any given moment, or regarding existing juridical symptoms, or certain legal events occurring in society. The main research material in this study uses primary data which is data obtained directly from the source and supported by secondary and tertiary data. The method of data collection is done using deep interview method or in-depth interview with purposive sampling method i.e. sample is determined through certain criteria based on research interests. Based on the results of the study obtained the conclusion that a) legal protection for homeless people who are not registered Beneficiaries of dues assistance is carried out with local Health insurance based on Mayor Regulation No. 27 of 2017 on Jamkesda. b) community participation and adequate facilities are contributing factors to the fulfillment of the health rights of the homeless while the increase in the number of homeless is causing the delay of the fulfillment efforts. c) the need for health insurance to anticipate homeless people who have not been registered as Health Insurance Beneficiaries of dues assistance and are in need of health care

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tunawisma, PBI Jaminan Kesehatan