Ambiguitas Implementasi Kebijakan Moratorium Izin Usaha Hotel, Apartemen dan Kondotel Di Kabupaten Sleman

IRFAN AULIA U, Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA

2020 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Marginalisasi warga kota dalam diskursus pembangunan berpotensi menstimulus aksi masa untuk menolak pembangunan. Munculnya protes warga Karangwuni (2013), Gadingan (2015) dan Plemburan (2015) terhadap hotel dan apartemen merupakan bukti adanya eksternalitas negatif dari aktifitas pembangunan. Pertumbuhan pembangunan pun dinilai tidak ramah bagi pelaku usaha, karena berkaitan dengan rendahnya tingkat okupansi dan persaingan harga pada layanan sejenis. Pemerintah menanggapi permasalahan ini dengan menerbitkan kebijakan moratorium untuk izin usaha hotel, apartemen dan kondotel. Namun, setelah pemerintah menerbitkan kebijakan moratorium, jumlah usaha tidak mengalami stagnasi, bahkan meningkat signifikan bila dibandingkan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dimensi ambiguitas dalam kebijakan dan proses implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ambiguitas - konflik Matland yang didasarkan pada karakter kebijakan dalam proses implementasi kebijakan. Matland membagi ambiguitas ke dalam 2 dimensi, yaitu ambiguitas tujuan (ambiguity of goals) yang mengacu pada kejelasan aturan dan ambiguitas sarana (ambiguity of means) yang berhubungan dengan konsistensi pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan jumlah usaha setelah penerbitan kebijakan moratorium diinisiasi oleh ambiguitas tujuan dalam kebijakan dan ambiguitas sarana dalam proses implementasi kebijakan. Ambiguitas tujuan bersumber dari adanya kelonggaran dalam kebijakan yang mengacu pada pemrosesan permohonan izin baru yang diajukan sebelum penerbitan kebijakan moratorium dan perubahan subjek perizinan. Hal ini berdampak pada peningkatan permohonan perizinan, munculnya fenomena jual - beli perizinan, adanya ketidaksesuaian izin dengan realitas lapangan dan permainan nomenklatur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perizinan. Sementara itu, ambiguitas sarana dalam proses implementasi kebijakan teridentifikasi dari adanya ketipakpatuhan pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan. Pemerintah tetap memberikan izin baru terhadap permohonan yang diajukan setelah kebijakan moratorium diberlakukan. Kata kunci: Ambiguitas, Implementasi Kebijakan, Moratorium, Model Matland

The Marginalization of city residents in the development discourse has the potential to stimulate mass actions to reject development. The emergence of protests residents of Karangwuni (2013), Gadingan (2015), and Plemburan (2015) against hotels and apartments are evidence of negative externalities from development activities. Development growth is also considered unfriendly for businesses because it is related to low occupancy rates and price competition for similar services. The government responded to this problem by establishing a moratorium policy for hotel, apartment, and condotel business licenses. However, after the issuance of the moratorium policy, the number of businesses did not stagnate, even increasing significantly when compared to before the government set a moratorium policy. This study uses qualitative research with a descriptive approach that aims to determine the dimensions of ambiguity in policy and policy implementation processes. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. In this study the authors use the ambiguity - conflict Matland which is based on the character of the policy in the process of policy implementation. Matland divides ambiguity into 2 dimensions, the ambiguity of goals refers to the clarity of rules and ambiguity of means related to the consistency of policy implementers in the process of policy implementation. The results showed that the increase in the number of businesses after the issuance of the moratorium policy was initiated by ambiguity of goals in the policy and ambiguity of means in the process of policy implementation. The ambiguity of goal stems from the looseness in the policy which refers to the processing of new permit applications that were submitted before the issuance of the moratorium policy and changes in licensing subjects. This has an impact on increasing licensing applications, the emergence of the phenomenon of buying and selling licensing, the incompatibility of permits with the reality of the field and the nomenclature playing by business actors in submitting licensing applications. Meanwhile, the ambiguity of means in the process of policy implementation was identified by the non-compliance of the policy implementers in the process of policy implementation. The government continues to provide new permits for applications submitted after the moratorium policy is enacted. Keywords: Ambiguity, Policy Implementation, Moratorium, Matland's Model

Kata Kunci : Ambiguitas, Implementasi Kebijakan, Moratorium, Model Matland