PERAN KPU KULON PROGO DALAM MENJAMIN HAK PILIH PADA PROSES PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

PRAKOSO WITJAKSONO, Miftah Adhi Ikshanto, S.IP., MIOP

2020 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Tulisan ini mengkaji peran KPU Kulon Progo dalam melakukan penjaminan hak pilih atas warga Kulon Progo pada Pemilu 2019 yang dilatarbelakangi penghilangan hak pilih yang terjadi di Pilkada 2017 atas warga yang tidak atau belum melakukan perekaman e-KTP dengan jumlah 1.452 warga. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan study kasus serta merujuk pada data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisa dalam kajian ini menggunakan teori institutional - isomorphism guna mengetahui proses intitusional peran KPU Kulon Progo melakukan penjaminan hak pilih terkait denga relasi lembaga lain, dan Dynamic Governace digunakan sebagai analisa guna menguji peran KPU Kulon Progo dalam menjamin hak pilih bagi Pemilih non e-KTP. Dimana dari kedua konsep tersebut diperoleh temuan antara lain : Isomorphism Coersive dan Isomorphism Normativ yang melandasi peran KPU Kulon Progo dalam melaksanakan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih. Disamping itu, melalui analisa Dynamic Governance permasalahan DPT pada Pemilu 2019 terdapat sangkut pautnya atas pemutakhiran pemilih yang dilakukan pada Pilkada Kulon Progo 2017, PAW yang terjadi di tahun 2019 menjadi pelemah dalam upaya KPU Kulon Progo melakukan penjaminan hak pilih secara umum, dan ketidakoptimalan Sidalih dalam proses membantu penyusunan data pemilih yang akuram, komprehensif dan mutakhir. Namun dibalik itu, atas perekrutan PPK dari anggota KPU periode 2013 -2018 dan kinerja PPK itu sendiri mampu menjadi penggerak utama dalam melakukan penjaminan hak pilih dalam meminimalisir pemilih non e-KTP. Atas hal tersebut, kajian ini merumuskan rekomendasi atas kebijakan Sidalih dari sisi kelembagaan juga teknis agar dapat lebih meningkatkan daftar pemilih yang inklusif, akurat, dan mutakhir. Kata kunci : Hak Pilih, Isomorphism, Dynamic Governace, daftar pemilih.

Abstract This paper examines the role of the KPU Kulon Progo in guaranteeing the voting rights of Kulon Progo residents in the 2019 Election as the background of the loss of voting rights that occurred in the 2017 Pilkada against residents who did not or have not recorded e-KTP with a total of 1,452 citizens. This study used a descriptive-qualitative research design using a case study approach and referred to primary data and secondary data. In this study the data were obtained through field observations, in-depth interviews, and documentation. The analysis in this study uses institutional-isomorphism theory to determine the institutional process of KPU Kulon Progos role in guaranteeing voting rights related to other institutional relations, and Dynamic Governance is used as an analysis to examine the role of KPU Kulon Progo in guaranteeing voting rights for non e-KTP voters. Where from these two concepts, the findings include: Coersive Isomorphism and Isomorphism Normativ which underlie the role of KPU Kulon Progo in carrying out registration and updating of the voter list. In addition, through the analysis of Dynamic Governance, DPT problems in the 2019 Election are related to the voter updates carried out in the 2017 Kulon Progo Pilkada, the PAW which occurred in 2019 became a weaker in the efforts of KPU Kulon Progo to guarantee general voting rights, and Sidalih's inoptibility in the process of assisting the compilation of accurate, comprehensive and up-to-date voter data. However, behind that, the recruitment of PPK from KPU members for the 2013-2018 period and the performance of the PPK itself were able to be the main drivers in ensuring voting rights in minimizing non-e-KTP voters. For this reason, this study formulates recommendations on the policy of the Voter Registration System from the institutional side as well as from the technical side in order to further improve the voter list that is inclusive, accurate, and up to date. Keywords: Voting Rights, Isomorphism, Dynamic Governance, voter list.

Kata Kunci : Hak Pilih, Isomorphism, Dynamic Governace, daftar pemilih.