Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dengan Syarat Pengawasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta

MEILINDA M H N , Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menelaah upaya apa yang dilakukan oleh penuntut umum dalam pelaksanaan pidana bersyarat dengan syarat pengawasan terhadap Anak, (2) mengkaji kendala apa yang dihadapi oleh penuntut umum dalam pelaksanaan pidana bersyarat dengan syarat pengawasan terhadap Anak dan (3) memberikan pandangan ideal terhadap pelaksanan pidana bersyarat dengan syarat pengawasan terhadap anak dimasa datang. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan dalam penelaahan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang hukum, serta jurnal-jurnal hukum, sedangkan penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait. Kedua data ini akan dikolaborasikan dan akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa (1) upaya yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam merubah paradigmanya dari pendekatan keadilan retributif ke pendekatan keadilan restoratif dalam melaksanakan pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan terhadap Anak adalah dengan mewajibkan Anak melaksanakan wajib lapor kepada Penuntut Umum. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 77 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012; (2) Kendala-kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam pelaksanaan pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan adalah belum adanya aturan yang baku tentang pelaksanaan pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum menjadi tidak efektif, dan (3) perlu adanya peraturan pemerintah yang berisi tata laksana pidana pengawasan bagi aparat penegak hukum yang berperan didalamnya seperti Jaksa, Hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian disertai dengan peraturan turunan lainnya, disamping itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan, sangat diperlukan untuk mengefektifkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

The purpose of this research is to (1) examine what efforts are made by the public prosecutor in the implementation of conditional crimes with the conditions of supervision of children, (2) to examine what obstacles are faced by the public prosecutor in the implementation of conditional crimes with the conditions of supervision of children and (3) provide an ideal view of the implementation of conditional crimes on the condition that supervision of children in the future. This research uses empirical normative method. Normative research is research that is focused on analyzing secondary data in the form of statutory regulations, legal literature, research results and scientific works in the field of law, and legal journals, while empirical research is by conducting interviews with related parties. Both of these data will be collaborated and will be analyzed using qualitative methods. The results of this study concluded that (1) the efforts made by the public prosecutor at the Yogyakarta District Prosecutor's Office in changing its paradigm from a retributive justice approach to a restorative justice approach in carrying out crimes with conditions in the form of criminal supervision against children is to require children to carry out compulsory reporting to the public prosecutor. This is not in accordance with Article 77 paragraph (1) of Law No.11 of 2012; (2) The obstacles faced by the public prosecutor in the execution of a crime with conditions in the form of supervision punishment are the absence of standard rules regarding the implementation of a crime with conditions in the form of a supervision punishment so that the supervision carried out by the public prosecutor becomes ineffective, and (3) there is a need for regulations. government which contains the criminal supervision procedure for law enforcement officers who play a role in it such as prosecutors, judges and social advisers which are then accompanied by other derivative regulations, besides that the availability of facilities and infrastructure that support the implementation of crimes with conditions in the form of criminal supervision, is very necessary to make the law effective. Juvenile Criminal Justice System.

Kata Kunci : UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan, peran Penuntut Umum, Anak.