Penyitaan Aset Milik Tersangka Berkaitan dengan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

APRIANTA BUDI P, Dr. Supriyadi, SH.MHum

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peluang penyitaan aset milik tersangka berkaitan dengan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi serta untuk mengkaji dan merumuskan pengaturan penyitaan aset milik tersangka berkaitan dengan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakaan metode penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan data primer melalui wawancara dengan narasumber, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Peluang penyitaan aset tersangka berkaitan dengan pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sangat besar dilihat dari berbagai aspek. Dari aspek filosofis sila kelima Pancasila memberi peluang penyitaan aset tersangka yang berkaitan dengan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya preventif dan pengaman aset dalam pengembalian aset demi kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan keadilan sosial. Dalam kajian sosiologi kehadiran penyitaan aset tersangka dapat mengatasi permasalahan penegakan hukum pada pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana yang diharapkan masyakarat. Secara yuridis Konvensi UNCAC 2003 dijadikan sumber hukum sebagai dalam memenuhi peluang penyitaan terhadap aset tersangka termasuk aset pengganti senilai hasil tindak pidana yang menganut value based system. Dimana sistem tersebut telah diberlakukan di beberapa negara antara lain Austria dan Australia dapat menjadi tolak ukur. Kedua, Pengaturan penyitaan aset tersangka berkaitan dengan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan menerapkan value based system mengadopsi pasal 31 ayat (1)(2) dan (3) UNCAC 2003. Konsep Penyitaan aset tersangka tersebut tetap memperhatikan hak mendasar tersangka paling tidak hak asas praduga tak bersalah dan hak kebendaan sebagai tumpuan prasyarat dalam pengaturan penyitaan aset tersangka tersebut. Konsep penyitaan aset tersangka berkaitan pidana pembayaran uang penggganti paling tidak memuat definisi operasional aset, dengan menambahkan aset sah yang senilai dengan hasil tindak pidana, kewenangan penyitaan, tahapan dan mekanisme serta pembuktian.

This research ia aimed to determine and examine the opportunity for confiscation of assets belonging to a suspect related to criminal payment of replacemet money in a corruption case and to review and formulate the confiscation of assets belonging to the suspect related to a criminal payment of replacemet money in a case of corruption. This research was using a normative research methods to obtain secondary data through library study and supported by primary data through interviews with informants, then the data are analyzed in qualitatively manner throught analytic descriptive and prescriptive methods. Based on the result of research and discussion, it has been concluded that: fristly, the opportunity for assets suspect seizure relating to criminal payment of replacement money in criminal acts of corruption is very large viewed from various aspects. From the philosophical aspects of the fifth precepts, Pancasila provides the opportunity for seizure of a suspect�s assets related to criminal payment of replacement money in corruption criminal act as a preventive and saguarding asset in returning asets for welfare of the community based on social justice, the presence of assets suspect seizure can overcome the problem of law enforcement in criminal payment of compensation as epected by the community. Jurdically, the 2003 UNCAC Convention was used as a source of law in fulfilling opportunities for the assets suspect seizure including replecement assets worth the proceeds of crime that adhere to value based system. Where the system has been applied in several countries including Austria and Australia can be benchmark. Second, the regulation of seizure of a suspect�s assets related to criminal payment of substitute money in criminal act of corruption by implementing a value based system adopts article 31 paragraph (1)(2) and (3) UNCAC 2003. The concept of seizure of assets of the suspect keeps the basic rights of the suspect at least the basic right of presumption of innocence and material rights as a prerequisite for establishing the seizure of the suspect. The concept of confiscation of a suspects assets related to criminal payment of replacement money must at least contain an operational definiton of the asset by adding legal assets that worth the proceeds of crime, confiscation authority, stages and mechanisms as well as proof.

Kata Kunci : Penyitaan aset, Pidana Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.