Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin

MIRZA SAZETA, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah sulit untuk mengontrol karena kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin, sehingga banyak masalah yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan, potensi terjadinya konflik, sumber penyakit, dan adanya korban jiwa. Salah satu daerah yang memiliki aktivitas PETI adalah Kabupaten Merangin. Data terakhir menunjukan bahwa luas PETI di Kabupaten Merangin mencapai 1227 ha, dengan Kecamatan Pangkalan Jambu menjadi daerah aktivitas PETI terbesar yaitu 655 ha. Data tersebut merupakan data lama yang berarti bahwa lahan yang digunakan untuk aktivitas PETI bisa jauh lebih luas dari data yang ada saat ini. Masih banyaknya aktivitas PETI hingga saat ini menunjukan bahwa pemerintah belum menjalankan fungsinya dengan baik. Peran dari stakeholder merupakan kunci keberhasilan dalam penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Merangin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat dan bagaimana perannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala bagi stakeholder dalam penanggulangan aktivitas PETI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data primer dalam penelitian didapat melalui hasil wawancara, sedangkan data sekunder didapat dari dokumentasi. Penelitian ini akan menggunakan Base of Power-Directions of Interest (Bryson, 2003) untuk mengidentifikasi pengaruh dan kepentingan stakeholder, dan Power vs Interest Grid (Ackerman & Eden, 2011) untuk melihat posisi stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan. Pengaruh dan kepentingan akan mengelompokan stakeholder ke dalam Subject, Player, Crowd, dan Context Setter. Hasil penelitian menunjukan bahwa penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Merangin masih dilakukan oleh pemerintah daerah dan setiap stakeholder memiliki pengaruh serta kepentingan yang berbeda. Penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Merangin dilakukan atas tiga indikator yaitu sosialisasi, pemberantasan, dan rehabilitasi lahan. Penanggulangan aktivitas PETI belum mendapatkan hasil yang maksimal karena banyaknya kendala yang dihadapi stakeholder seperti lokasi yang sulit untuk diakses, adanya perlindungan dari masyarakat terhadap pelaku usaha tambang, tidak, hingga saling lempar tanggung jawab diantara stakeholder. Stakeholder yang memiliki pengaruh paling besar dalam sosialisasi adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Polres Merangin merupakan stakeholder yang paling berperan dalam pemberantasan, dan pemerintah kecamatan merupakan stakeholder yang paling berperan dalam rehabilitasi lahan.

Unlicensed Gold Mining Activity (PETI) is one of the problems that has not been resolved by the government yet. The government has difficulty controlling the mining activities because they do not have permission to do that. Furthermore, there are so many problems caused such as environmental damage, the potential for conflict, the source of disease, and the loss of life. One mining area that has PETI activities is Merangin District. Recent data show that the area of PETI in Merangin district reached 1227 ha, with Pangkalan Jambu District being the largest area of PETI activity, 655 ha. The data shown is the old data which means that the land used for PETI activities can be far more extensive than the current data. There are still many PETI activities so far showing that the government has not carried out its functions properly. The role of stakeholders is the key to success in overcoming the activities of PETI in Merangin District. This study aims to find out who the stakeholders are involved and how their roles are, as well as identify the factors that are obstacles for stakeholders in overcoming the activities of PETI. The method used in this study is a qualitative research method. Primary data in this study were obtained through interviews and questionnaires, while secondary data were obtained from documentation. This study will use the Base of Power-Directions of Interest (Bryson, 2003) to identify stakeholder influences and interests, and Power vs Interest Grid (Ackerman & Eden, 2011) to see stakeholder positions based on power and interests. Power and interest will group stakeholders into Subject, Player, Crowd, and Context Setter. The results showed that the handling of PETI activities in Merangin District was still carried out by the local government and each stakeholder had different power and interests. The prevention of PETI activities in Merangin Regency is carried out on three indicators, namely socialization, eradication and land rehabilitation. The prevention of PETI's activities has not yet gotten maximum results due to some obstacles faced by stakeholders such as locations that are difficult to access, the existence of protection from the community against mining operators, political problems, and mutual responsibility among stakeholders. The stakeholders who had the greatest influence in the socialization were the Environmental Office of Merangin District, the Merangin Regional Police was the most important stakeholder in eradication, and the sub-district government was the stakeholder who had the important role in land rehabilitation.

Kata Kunci : Stakeholder, penanggulangan, pengaruh dan kepentingan