APLIKASI SWOT-AHP UNTUK PENILAIAN KESIAPAN VIETNAM DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEGALITAS KAYU

M HAIDAR DAULAY, Prof. Dr. Ahmad Maryudi; Dr. Emma Soraya, S.Hut, M.For.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU KEHUTANAN

Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal merupakan penyebab utama deforestasi di banyak negara. Implementasi kebijakan legalitas kayu dipercaya mampu mengantisipasi permasalahan tersebut. Saat ini negara konsumen seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia telah menerapkan mekanisme pengecekan impor kayu legal. Kondisi ini akan mendorong negara pengkespor untuk mengimplementasikan kebijakan legalitas kayu. Namun belum banyak negara pengekspor yang menerapkan kebijakan legalitas kayu, salah satunya Vietnam. Vietnam dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan kompetitor utama Indonesia dalam perdagangan kayu global dan telah menandatangi VPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan Vietnam dalam implementasi kebijakan legalitas kayu. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi literatur dan metode analisis SWOT-AHP. Penelitian ini menggunakan 4 kriteria utama untuk mengukur tingkat kesiapan Vietnam yaitu tingkat kemakmuran, struktur industri perkayuan, gerakan lingkungan, dan tren kebijakan. Empat kriteria ini dijabarkan dalam 12 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vietnam berada dalam posisi kurang siap dalam implementasi kebijakan legalitas kayu. Hal ini diindikasikan dari kesiapan Vietnam yang hanya didorong oleh faktor eksternal dan kurang mendapat dukungan dari faktor internal. Faktor kekuatan dengan bobot kepentingan terbesar adalah kontribusi sektor industri perkayuan (0,64), dukungan aktor non-pemerintah (0,27), dan implementasi program kehutanaan (0,08). Sedangkan faktor kelemahan dengan bobot kepentingan terbesar adalah penegakan hukum (0,64), korupsi (0,28), dan pendapatan per kapita (0,07). Faktor peluang dengan bobot kepentingan terbesar adalah ekspor (0,58), tekanan NGO internasional (0,35), dan perjanjian internasional (0,06). Sedangkan faktor ancaman dengan bobot kepentingan terbesar adalah impor (0,62), investasi asing (0,28), dan boikot (0,09). Vietnam harus memenuhi beberapa prasyarat agar lebih siap dalam mengimplementasikan kebijakan legalitas kayu, antara lain dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum termasuk dengan dukungan teknologi untuk melacak kayu ilegal dan menghindari impor kayu ilegal dengan cara meningkatkan kualitas hutan tanaman di negaranya.

Illegal logging and illegal timber trade are the main causes of forest destruction in many countries. This concern has led to the emergence of a number of initiatives to develop timber legality verification (policy) in several countries. Vietnam, a country that is often involved in the illegal timber trade, is trying to implement a timber legality verification (policy). This study aims to measure Vietnam's readiness in implementing its timber legality policy. This study used a mixed method; literature study data collection methods; and the SWOT-AHP analysis method. This study used four main criteria, which were the level of prosperity, the structure of the timber industry, the environmental movement, and policy trends to measure Vietnam's readiness in implementing timber legality policies. In fact, Vietnam was in an unprepared position to implement its timber legality policy. It was because Vietnam's readiness only driven by external factors and lacks support from internal factors. The weakening of the law enforcement was the biggest factor obstructing Vietnam's readiness, while export destinations to sensitive markets were the biggest driving factor. The internal factors that supported Vietnam's readiness were the big contribution of the timber industry sector to the national economy, the support from non-government actors, and the successful implementation of forestry programs in reducing deforestation rates. Meanwhile, the internal inhibited factors were the weakening of law enforcement, corruption, and low per capita income. External factors that supported Vietnam's readiness were an export market that was sensitive to illegal timber, strong pressure from international NGOs, the ratification of international agreements on timber legality. Meanwhile, the external factors that inhibited the import of timber from high-risk countries were quite large, loose environmental regulations for foreign investment-based companies, and the absence of illegal timber boycott for Vietnam.

Kata Kunci : SWOT-AHP, legalitas kayu, pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal