Implementasi Hak Atas Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

HENNY CLORIDINA, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., PhD

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak atas layanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), serta strategi strategi penyelesaian perbedaan implementasi hak atas layanan kesehatan diantara peraturan terkait penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris di wilayah Bantul, D.I Yogyakarta. Bahan penelitian berupa data primer yang diambil dari wawancara mendalam terhadap subyek penelitian sesuai kriteria di dua Puskesmas, dan data sekunder yang diambil dari perundang-undangan, literasi buku hukum. Penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian implementasi hak atas layanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas di Puskesmas Sedayu I Bantul khususnya terkait sarana dan prasarana tidak sesuai untuk keselamatan dan keamanan untuk pengguna. Ketidaksesuaian lainnya adalah ukuran dan tata ruang secara ergonomis, misal ukuran ruang toilet yang kecil, belum ada handrail di ruangan. Kemudahan akses informasi juga belum sesuai, seperti belum ada running text, leaflet kesehatan dengan huruf Braille. Sumber daya manusia yang ada tidak sesuai dalam upaya pelayanan promotif dan preventif. Kebijakan khusus pelayanan kesehatan hanya ada SOP Hambatan Pelayanan dan alokasi anggaran kegiatan yang minimal. Hasil penelitian Implementasi hak atas layanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas di Puskesmas Sewon II Bantul khususnya terkait sarana dan prasarana tidak sesuai untuk kesetaraan penggunaan ruang karena bentuk, fungsi dan fasilitas yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan semua penggunanya. Ketidaksesuaian lainnya adalah keselamatan dan keamanan untuk pengguna. Ukuran dan tata ruang secara ergonomis juga tidak sesuai, misal ukuran ruang toilet yang kecil. Sumber daya manusia yang ada tidak sesuai dalam upaya pelayanan promotif, preventif dan rehabilitatif. Kebijakan khusus pelayanan kesehatan hanya ada SOP Hambatan Pelayanan dan alokasi anggaran kegiatan. Strategi penyelesaian perbedaan implementasi hak atas layanan kesehatan terhadap peraturan terkait penyandang disabilitas adalah melakukan akreditasi puskesmas dengan elemen penilaian yang disesuaikan, atau melakukan diskresi oleh kepala puskesmas hingga ada kebijakan afirmatif.

This study aims to determine the implementation of the right to health services for persons with disabilities in the Community Health Center (Puskesmas), as well as strategies for resolving differences in the implementation of the right to health services among regulations related to persons with disabilities. This research is an empirical juridical research in Bantul, D.I Yogyakarta. The research material was primary data taken from in-depth interviews with research subjects according to the criteria at two community health centers, and secondary data taken from legislation, law book literacy. This research was analyzed using qualitative methods and presented in the form of descriptions. The results of implementation of the right to health services for persons with disabilities at the Sedayu I Bantul Community Health Center, especially related to facilities and infrastructure that are not suitable for safety and security for users. Another mismatch is the ergonomics of the size and layout, for example the size of the small toilet room, there is no handrail in the room. Ease of access to information is also not suitable, such as no running text, health leaflets in Braille. The existing human resources are not suitable for promotive and preventive service efforts. The special policy for health services is only SOP for Service Barriers and minimal budget allocation for activities. The other results of implementation of the right to health services for persons with disabilities at the Sewon II Bantul Community Health Center, especially related to facilities and infrastructure, are not suitable for equitable use of space because the existing forms, functions and facilities cannot meet the needs of all users. Another mismatch is safety and security for the user. The size and layout of the room are also not ergonomically appropriate, for example the size of the small toilet room. The existing human resources are not suitable for promotive, preventive and rehabilitative service efforts. The special policy for health services is only SOP for Service Barriers and budget allocation for activities. Strategies for resolving differences in the implementation of the right to health services against regulations related to persons with disabilities are accrediting puskesmas with an adjusted element of assessment, or conducting discretion by the head of the puskesmas until there is an affirmative policy.

Kata Kunci : penyandang disabilitas, hak layanan kesehatan, puskesmas