KOMITMEN KEBIJAKAN TERHADAP PEMENUHAN ANGGARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

SUNARTO, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD.; Prof.Dr. Agus Pramusinto, MDA

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

Upaya kesehatan perseorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu diimbangi dengan peningkatan anggaran upaya kesehatan masyarakat, khususnya pemenuhan anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam implementasi, pembagian kewenangan pusat dan daerah untuk sektor kesehatan membutuhkan sinkronisasi, sehingga perlu komitmen dalam pemenuhan anggaran kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan komitmen kebijakan terhadap pemenuhan anggaran SPM-BK di era JKN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan untuk membuat deskripsi suatu keadaan secara objektif tentang komitmen kebijakan pemenuhan anggaran SPM-BK. Populasi dan subjek penelitian ini merupakan situasi sosial dan pejabat yang berwenang dalam kebijakan anggaran tersebut di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, penelusuran dokumen, observasi dan atau focus group discussion dengan melakukan langkah triangulasi. Hasil: Ada kesesuaian antara kebijakan pemenuhan anggaran SPM-BK di tingkat pusat dengan komitmen dan kemampuan daerah. Pada komitmen a s p e k r e g u l a s i , ada sinkronisasi regulasi kebijakan anggaran SPM-BK antara pusat dengan kabupaten Sleman dan Magelang. Faktor d u k u n g a n sumber daya fasilitas fisik dan anggaran relatif cukup, walaupun ada catatan yang harus diperbaiki. Dukungan politik menunjukkan level komitmen yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Prioritas alokasi untuk program upaya kesehatan masyarakat masih perlu mendapat penekanan untuk mendukung landasan paradigma sehat. Kesimpulan: terbukti ada komitmen kebijakan yang baik terhadap pemenuhan anggaran SPM-BK.

Individual health efforts through the National Health Insurance (JKN) need to be balanced with an increase in the budget for public health efforts, particularly meeting the Minimum Service Standards for Health (SPM-BK) budget to achieve the expected results. In implementation, the division of central and regional authority for the health sector requires synchronization, so it is necessary to commit to fulfilling the health budget. The research objective is to prove the policy commitment to fulfilling the SPM-BK budget in the JKN era. This research is a qualitative research with a case study approach. The research was conducted to make an objective description of a situation regarding the policy commitment to fulfill the SPM-BK budget. The population and subject of this study are the social situation and the authorized officials in the budget policy in Sleman Regency and Magelang Regency. The technique of collecting data is through in-depth interviews, document search, observation and focus group discussions by performing triangulation steps. Result: There is an agreement between the SPM-BK budget compliance policies at the central level with the commitment and capacity of the regions. In the regulatory aspect, there is a synchronization of SPM-BK budget policy regulations between the central government and the Sleman and Magelang districts. The support factor for physical facilities and budgetary resources is relatively sufficient, although there are notes that need to be improved. Political support shows a good level of commitment to improving the quality of health services. The allocation priority for public health program programs still needs to be emphasized to support the foundation of a healthy paradigm. Conclusion: it is proven that there is a good policy commitment towards meeting the SPM-BK budget.

Kata Kunci : komitmen kebijakan, anggaran, SPM bidang kesehatan, policy commitment, budget, Minimum Service Standards for Health