Legalitas Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMDes Hanyukupi yang Tidak Diatur dalam AD/ARTnya

RIRIN PRABANDARI, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penerapan CSR yang dilakukan oleh BUMDes Hanyukupi yang tidak diatur dalam AD/ARTnya dan untuk menganalisis tanggung jawab direktur BUMDes Hanyukupi akibat mengalokasikan hasil usahanya untuk penerapan CSR tanpa diatur dalam AD/ARTnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yang mengasilkan data yang deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penerapan CSR yang dilakukan oleh BUMDes Hanyukupi tidak diatur dalam AD/ARTnya tetapi merupakan hasil musyawarah desa yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunannya. Jika dibandingkan dengan CSR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas memiliki karakteristik yang serupa. Kedua, direktur BUMDes Hanyukupi tidak dapat dimintai tanggung jawab atas keputusannya dalam menerapkan CSR karena tidak menimbulkan kerugian sama sekali bagi BUMDes Hanyukupi.

This legal research aims to analyze the legality of the application of CSR by BUMDes Hanyukupi which not regulated in their Article of Association and to analyze the responsibility of BUMDes Hanyukupi's director as a result of allocating their business result to CSR application without being regulated in their Article of Association. This research is a normative-empirical legal research. The research was conducted through library research in order to obtain secondary data and field research in order to obtain primary data conducted by interview. Then the data are analyzed qualitatively to produce analytical descriptive data. The results of this research showed : First, the application of CSR by BUMDes Hanyukupi is not regulated in their AD/ART but is the result of village deliberations which are then outlined in their annual work plan. Compared with CSR that regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies have similar characteristics. Second, BUMDes Hanyukupi's director cannot be held responsible for his decision to implement CSR because it does not cause any loss at all to BUMDes Hanyukupi.

Kata Kunci : Legalitas, BUMDes, Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Direktur BUMDes, Keywords : Legality, BUMDes, Corporate Social Responsibility, Responsibility of BUMDes Director