Realisasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penjualan Emas Perhiasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.03/2014 Di Kabupaten Sleman

RIZQY DARY, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis realisasi pemungutan PPN Emas Perhiasan, dan kepatuhan pelaku usaha Emas Perhiasan dalam memenuhi kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Sleman dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak di Kabupaten Sleman. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif-empiris dan didukung dengan data hasil wawancara. Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan Penulis adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber dan responden serta data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Kepatuhan pelaku usaha Emas Perhiasan di Kabupaten Sleman dalam melakukan kewajibannya memungut PPN Emas Perhiasan sudah sangat baik. Terutama dalam Dalam Pasal 6 ayat (2) PMK No. 30/PMK.03/2014 dijelaskan bahwa pengusaha emas yang memenuhi kriteria Pengusaha Kecil harus dikukuhkan menjadi PKP, setelah pemberlakuan peraturan tersebut jumlah PKP Emas Perhiasan bertambah 4 menjadi 12 PKP Emas Perhiasan. Namun perlu ditingkatkan kinerja dan sosialisasi KPP Pratama Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pemberlakuan PMK No. 30/PMK.03/2014 karena masih terdapat penurunan tingkat kepatuhan pajak yakni pada tahun 2016 dan 2019.

This legal research aims to analyze the realization of compliance and fulfilment of Value-Added Tax collection obligation by gold jewelry entrepreneurs in Sleman Regency apropos of tax compliance in Sleman Regency. This descriptive legal research is written with normative-empirical approach, supported by interview data. The type of data used in this legal research are primary data obtained through interviews with informants and respondents along with secondary data obtained from literature review. The data obtained are then analyzed with a qualitative descriptive method. The result of this research shows that the compliance of gold jewelry entrepreneurs in Sleman Regency to fulfill their Value-Added Tax collection obligation has been sterling. This is in accordance with Article 6 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Finance Number 30/PMK.03/2014, which stated that gold jewelry entrepreneur who meets the criteria as small entrepreneur is to be established as Taxable Entrepreneur (PKP). Which in favor of the enactment of the regulation itself, the number of PKP in Sleman Regency has increased from 4 to 12 taxable gold jewelry entrepreneurs. While this may be true, it is still necessary to improve on the performance of Sleman Tax Office (KPP Pratama Sleman) as the authority to socialize and supervise the enactment of the Minister of Finance Regulation Number 30/PMK.03/2014, keeping in mind that there was a tax compliance level decrease, namely in 2016 and 2019.

Kata Kunci : Realisasi, Pemungutan, PPN emas perhiasan, Kepatuhan