Tinjauan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Usia Pensiun (Studi Kasus PT Media Antarkota Jaya)

ILHAM RAMADHAN, Murti Pramuwardani Dewi, S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh PT Media Antarkota Jaya terhadap keempat pekerjanya yang memasuki usia pensiun dalam prespektif peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap keempat pekerja PT Media Antarkota Jaya yang mengalami PHK karena memasuki usia pensiun. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Responden dan Narasumber dengan cara wawancara sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, PHK yang dilakukan oleh PT Media Antarkota Jaya telah sesuai dengan Pasal 154 UU No. 13 Tahun 2003 yang memberikan legitimasi kepada perusahaan untuk melakukan PHK karena memasuki usia pensiun. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja yang mengalami PHK tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Bersama yang telah disepakati. Kedua, Perjanjian Bersama yang dibuat oleh PT Media Antarkota jaya dengan keempat pekerjanya hakikatnya kurang memberikan kepastian atau perlindungan kepada para pekerja. perlindungan hukum terhadap keempat pekerja PT Media Antarkota Jaya yang mengalami PHK karena memasuki usia pensiun adalah dengan menempuh upaya yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang bersifat intra berupa mendaftarkan Perjanjian Bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. dan menempuh upaya yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang bersifat ekstra berupa pengajuan gugatan perdata dengan alas gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum dan upaya akhir melalui pengajuan gugatan pidana.

The purpose of this research is to find out and study the implementation of layoffs carried out by PT Media Antarkota Jaya for its four workers who are entering retirement age in the perspective of the prevailing laws and regulations and legal protection for the four workers of PT Media Antarkota Jaya who experience layoffs due to retirement age. . The nature of this research is descriptive, which explains everything related to the results of the research. This type of research is normative-empirical. The types of data used are primary and secondary. Primary data were obtained from respondents and informants by means of interviews, while secondary data consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection tool used was an interview guide. The data obtained were analyzed using qualitative methods. Based on the results of the research and discussion, two conclusions were obtained. First, the layoffs carried out by PT Media Antarkota Jaya are in accordance with Article 154 of Law no. 13 of 2003 which gives legitimacy to companies to do layoffs because they are entering retirement age. However, in the implementation of granting the rights of workers who experience layoffs, it is not implemented in accordance with the provisions of Article 167 of Law no. 13 of 2003 and the Mutual Agreement that has been agreed. Second, the Collective Agreement made by PT Media Antarkota Jaya with its four workers essentially does not provide certainty or protection to workers. Legal protection for the four employees of PT Media Antarkota Jaya who experience layoffs due to retirement age is by taking measures that have been regulated in the intra law in the form of registering a Joint Agreement with the Industrial Relations Court to further submit a request for execution as referred to in Article 7 paragraph ( 5) Law Number 2 of 2004. and taking measures that have been regulated in the extra law in the form of filing a civil suit on the basis of a lawsuit for default, lawsuits against the law and final efforts through filing a criminal suit.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja,Hak Pekerja,Perlindungan Hukum