TINJAUAN YURIDIS HAK MEMUNGUT HASIL HUTAN DALAM KONTEKS MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN HUKUM AGRARIA NASIONAL

LAFIFATUL HIDAYATI, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.H.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang hak memungut hasil hutan dalam konteks masyarakat hukum adat di Indonesia dan upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak memungut hasil hutan bagi masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian yaitu deskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menitikberatkan terhadap pembahasan tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dalam memperoleh dan mempergunakan haknya di kawasan hutan, khususnya dalam hal ini hak memungut hasil hutan dan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat hukum adat. Hak memungut hasil hutan dari masyarakat hukum adat bersumber dari hak ulayatnya atas tanah. Dimasukkannya Hak Memungut Hasil Hutan dalam rangkaian hak atas tanah, yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (1) UUPA untuk menselaraskannya dengan tata susunan hak atas tanah dalam Hukum Adat. Hak tersebut merupakan bentuk pengejawantahan Hak Ulayat dalam hubungan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan tanah ulayatnya. Masyarakat hukum adat menurut hukum yang berlaku saat ini, keberadaannya diakui apabila memiliki kriteria : masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan pengukuhan keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

This legal research aims to determine the regulation of the right to collect forest products in the context of customary law communities in Indonesia and the Government's efforts to fulfill the right to collect forest products for indigenous peoples. The research method used is normative juridical, with a descriptive research character. This legal research uses secondary data sources with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Focuses on the discussion of problems faced by customary law communities in obtaining and exercising their rights in forest areas, particularly in this case the right to collect forest products and the efforts made by the Government to fulfill the rights of customary law communities. The right to collect forest products from customary law communities derives from their customary rights to land. The inclusion of the right to collect forest products in a series of land rights, which is meant by Article 4 paragraph (1) of the UUPA to harmonize it with the arrangement of land rights in customary law. These rights are a form of embodiment of customary rights in the relationship between the members of the customary law community and their customary land. Customary law communities according to the current law, their existence is recognized if at least they have the following criteria: the community is still in the form of an association (rechsgemeenschap); there is an institution in the form of a customary ruler; there is a clear customary law area; there are legal institutions and instruments, especially customary courts, which are still adhered to; and still collect forest products in the surrounding forest area to fulfill their daily needs. And confirmation of its existence is stipulated by a Regional Regulation.

Kata Kunci : masyarakat hukum adat, hak memungut hasil hutan, hukum agraria nasional