KONSEP DAN AKIBAT HUKUM PENYITAAN SAHAM OLEH HAKIM PADA PT TERTUTUP

IBNU SETYO HASTOMO, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji konsep penyitaan saham pada PT Tertutup, konsistensi penerapan ketentuan Poin Y angka 11 Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum terhadap penyitaan saham oleh Hakim, serta mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas penyitaan saham pada PT Tertutup oleh Hakim, terhadap Perseroan, Pemegang Saham, maupun Pihak Ketiga Lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dan didukung oleh wawancara dengan Narasumber dan Responden. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, konsep penyitaan saham pada PT Tertutup adalah Saham sebagai Benda dapat disita sebagai jaminan pelaksanaan Putusan Pengadilan. Kedua, Konsistensi penerapan ketentuan Poin Y Angka 11 Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terhadap penyitaan saham oleh Hakim pada PT Tertutup adalah terdapat Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijsde) yang melakukan penyitaan saham pada PT Tertutup. Putusan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, dikarenakan saham yang disita bukanlah saham pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Larangan penyitaan saham sebagaimana diatur pada ketentuan Poin Y angka 11 Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum adalah saham milik Negara atau Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Ketiga, akibat hukum atas penyitaan saham pada PT Tertutup terhadap Perseroan, Pemegang Saham, maupun Pihak Ketiga lainnya adalah saham tersebut tidak dapat dialihkan, diagunkan, dan atau digadaikan kepada pihak manapun.

This study aims to determine and examine the concept of confiscation of shares in Close Corporation, the consistency of the application of the provisions of Point Y number 11 of Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning Technical Guidelines for Administration and Technical Civil Procedures for the confiscation of shares by Judge, and to knows and reviews the legal consequences of the confiscation of shares in Close Corporation by Judges, against the Shareholders, Company, and Other Third Parties. This research is a normative empirical research with analytical descriptive nature. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal material, and supported by interviews with informants. The data is then analyzed qualitatively which results are presented descriptively. The results showed, first, the concept of confiscation of shares in Close Corporation is Shares as Objects can be confiscated as collateral for the implementation of the Court's Decision. Second, the consistency of the application of the provisions of Point Y Number 11 of Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning Administrative and Technical Guidelines for the General Civil Court for the confiscation of shares by a Judge in a Close Corporation is that there is a Permanent Court Judgment (Inkracht van gewijsde) which confiscated shares in Close Corporation. The decisions can be legally justified, because that shares are not shares in a State-Owned or Regional-Owned Enterprise. The prohibition of confiscation of shares as stipulated in point Y point 11 point II of Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the General Civil and Administrative Technical and Technical Guidelines are the shares owned by the State or Regional Government in a State-Owned Enterprise or Regional-Owned Enterprise. Third, the legal consequences of the confiscation of shares in the Close Corporation to the Shareholders Company, and Other Third Parties is that shares cannot be transferred, pledged and / or mortgaged to any party.

Kata Kunci : Saham, Penyitaan, PT Tertutup, Shares, Confiscation, Close Corporation