PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SEMARANG DALAM PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM DI KAWASAN WISATA BANDUNGAN

MINHATIN ALIYAH J, AG. Subarsono, Dr., M.Si., M.A

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Permasalahan ketertiban umum seringkali terjadi di Kawasan Wisata Bandungan karena pembangunan pariwisata yang menimbulkan dampak tidak menguntungkan seperti, munculnya pelacuran, kemacetan, dan meningkatnya tindak kriminal. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran Satpol PP dan Damkar dalam pengendalian ketertiban umum di Kawasan Wisata Bandungan dan faktor-faktor apa yang menjadi hambatan penyelenggaraan ketertiban umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan ketertiban umum di Kawasan Wisata Bandungan. Serta, untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Proses penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive, antara lain para pejabat struktural Satpol PP dan Damkar dan Kasi Trantib Kecamatan Bandungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori peran (role theory), peran pemerintah dalam ketertiban umum, dan konsep ketertiban umum. Peran Satpol PP dan Damkar dianalisis melalui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Satpol PP dan Damkar. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) peran Satpol PP dan Damkar yaitu, (1) Penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah; (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan (3) Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, Satpol PP dan Damkar menggunakan 2 (dua) cara, pertama tindakan preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan sosialisasi bersifat persuasif. Kedua, dengan tindakan represif non yustisi dan represif yustisial. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dilihat dari dua aspek, (1) Faktor internal; Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan kelembagaan. (2) Faktor eksternal; hubungan lintas sektoral dan kesadaran masyarakat. Dipengaruhi beberapa kendala, peran yang dilakukan Satpol PP dan Damkar belum optimal dalam memberikan efek jera terhadap para pelanggar. Meskipun demikian, Satpol PP dan Damkar tidak melakukan pembiaran atas permasalahan Tibumtranmas di Kawasan Wisata Bandungan.

Public order issues often occur in Bandungan Tourism Area due to the development of tourism which has unfavorable effects such as the emergence of prostitution, traffic jams, and increased crime. The problems of this study are how the role of Public Order Enforcers (Satpol PP) and firefighters control public order in the Bandungan Tourism Area and what factors become obstacles to the implementation of public order. The purpose of this study was to analyze the role of Public Order Enforcers and firefighters of Semarang Regency in implementing public order in the Bandungan Tourism Area and to find out the factors that become obstacles in its implementation. The writer used a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. In determining informants, the writer used purposive techniques, including structural officers of the Public Order Enforcers, firefighters, and Kasi Trantib (chief division of peace and order) of Bandungan District. This research was conducted by using role theory, the role of government in public order, and the concept of public order. The role of Public Order Enforcers and firefighters is analyzed through how the implementation of duties and authority is in accordance with Government Regulations that govern Public Order Enforcers and firefighters. The results of this study show that there are 3 (three) roles of Public Order Enforcers and firefighters namely, (1) Enforcement of Regional Regulation/Regional Head Regulation; (2) Implementation of public order and public peace; and (3) Community Protection. In carrying out their role, Public Order Enforcers and firefighters use 2 (two) ways, firstly preventive measures, namely prevention effort which is carried out through coaching and outreach activities are persuasive in nature. Secondly, with non-judicial and judicial repressive actions. There are factors that constrain the implementation of public order control which can be seen from two aspects, (1) internal factors; Human Resources, budget constraints, infrastructure, and institutions. (2) external factors; cross-sectoral relations and public awareness. Influenced by several obstacles, the role of Public Order Enforcers and firefighters has not been optimal in providing a deterrent effect on violators. Nevertheless, the Public Order Enforcers and firefighters did not neglect Tibumtranmas issues in the Bandungan Tourism Area.

Kata Kunci : peran pemerintah, ketertiban umum, penegakan Perda / the role of government, public order, enforcement of local regulation