TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TIDAK DIDAFTARKANNYA PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 183/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)

INDRA KELANA PUTRA, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap tidak didaftarkannya perubahan data perseroan terbatas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini terdapat dua permasahalan, pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tidak mempunyai kekuatan hukum pada akta yang tidak didaftarkan pada kementerian. Kedua untuk melihat apakah ada tanggung jawab notaris terhadap kerugian yang diderita penggugat dan adakah tanggung jawab notaris terhadap putusan majelis hakim atas tidak sahnya akta tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Majelis Hakim memutuskan bahwa tidak sahnya dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Nomor 43 PT. True North Bridge. Hal ini didasarkan Pemberitahuan tersebut mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibuatnya akta tersebut wajib untuk dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian, sehingga kepengurusan dan susunan pemegang saham yang sah dan berlaku adalah Akta Nomor : 34, tanggal 14 Januari 2011 sebelum adanya perubahan.Tanggung jawab notaris terhadap putusan tersebut yaitu notaris harus tunduk pada putusannya bahwa akta yang dibuatnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah. Notaris tidak dapat dibebankan ganti kerugian secara langsung karena tidak ada hubungan kausal langsung antara penggugat dan notaris Majelis Hakim memutuskan bahwa Notaris selaku kuasa dari perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar norma-norma kepatutan, kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

This study aims to determine and analyze the responsibilities of notaries for not registering changes in limited liability company data at the Ministry of Law and Human Rights. This research has two issues, first, how is the judge's consideration in deciding not to have legal force on deeds that are not registered with the ministry. Second, to see whether there is the notary's responsibility for the losses suffered by the plaintiff and is there the notary's responsibility for the judge's decision regarding the invalidity of the deed. This type of research that the author uses is normative legal research. Normative legal research is research conducted by examining secondary materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collected were analyzed qualitatively and made in the form of a descriptive research report. The Panel of Judges decided that it was invalid and did not have legal force on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting Number 43 of PT. True North Bridge. This is based on the notification that has a period of 30 (thirty) days after the deed is made, it must be registered in the Ministry's Legal Entity Administration System, so that the legal and valid management and composition of shareholders is Deed Number: 34, dated January 14, 2011 prior to its existence. The notary's responsibility for the decision is that the notary must comply with his decision that the deed he has made has no legal force. Notary public cannot be charged with direct compensation because there is no direct causal relationship between the plaintiff and the notary. The Panel of Judges has decided that the Notary as the attorney of the company has committed an illegal act because he violated the

Kata Kunci : Perseroan terbatas, Data perseroan, Tanggung jawab notaris