PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP OBJEK YANG DILEKATKAN HAK TANGGUNGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

EKO SUPRIYANTO, Dr. Sutanto, S.H.,M.S

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis mengenai solusi atas perkara wanprestasi yang obyek agunannya dilekatkan hak tanggungan. Gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimaksudkan untuk dapat mendukung implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini sekaligus untuk menganalisis tentang efektifitas penerapan peraturan tersebut terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang bwerupa bahan hukum primer peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan didukung dengan data primer yang berupa hasil wawancara terhadap narasumber. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil, yaitu penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah sangat memberikan dampak positif bagi implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Mungkid. Hasil ini merupakan hasil penelitian yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perkara wanprestasi yang obyek agunannya telah dilekatkan hak tanggungan, apabila debitor melakukan wanprestasi kreditor dapat langsung melakukan eksekusi sendiri melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), tanpa harus menggugat pada Pengadilan Negeri.

The purpose of this research is to analyze the solution to the default case in which the collateral object is attached to the mortgage. Small claim court as regulated in Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 concerning Procedures for Settling a Small claim court, which was later amended by Supreme Court Regulation Number 4 Year 2019 concering Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 concerning Procedures for Settling A Small Claim Court, is inteded to be able to support the implementation of the principle of justice fast, simple, and low cost. This research is also to analyze the effectiveness of the application of these regulations to the principle of justice fast, simple, and low cost. This research is a normative legal research. The material used in the study consisted of secondary data in the form of primary legal materials, legislation and court decisions, secondary legal materials in the form of legal literature and supported with primary data in the form of interviews with informants. Data analysis in this study was carried out qualitatively. This research produced two results, namely the application of Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 about Procedures for Settling Small Claim Court, as amended by Supreme Court Regulation Number 4 Year 2019 about Amendments to the Supreme Coourt Regulation Number 2 Year 2015 about Procedures for Settling Small Claim Court, is very positive impact on the implementation of the principle of speedy trial, simple, and low cost in the Mungkid District Court. This is the result of the first research. Then the second, in the case of default where the collateral object has been held close to the mortgage, if the debitor breaches the creditor, he can directly execute himself through the Offices of State Assets and Auction Service, without having to sue the District Court.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Gugatan Sederhana/ Mortgage Rights, Small Claim Court