The Role of Indonesian Government in the Management of Indonesian Migrant Workers' Remittances: Justification and Restriction

ANNISA AYUNINGTYAS, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan nuansa interdisipliner yang bertujuan untuk memahami remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari perspektif hukum administrasi negara dengan menganalisis justifikasi kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan pelindungan ekonomi melalui pengelolaan remitansi serta sampai pada batas apa pengelolaan remitansi tersebut dapat dilakukan. Data diperoleh dari sumber normatif, autoritatif, dan tambahan. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa dalam hal (1) remitansi pekerja migran merupakan salah satu komponen pendapatan sekunder dalam neraca pembayaran yang dapat dimasukkan dalam penghitungan pendapatan nasional sementara pendapatan nasional tidak teridentifikasi di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; dan (2) ketentuan UUD 1945 tentang intervensi negara atas alokasi sumber daya ekonomi hanya mencakup sumber daya alam dan faktor produksi yang penting, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) menjadi justifikasi atas intervensi pemerintah terhadap remitansi PMI. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan remitansi semacam itu dibatasi oleh (1) sifat privat remitansi pekerja migran sebagai batasan alamiah yang berakibat pada tahap-tahap pengelolaan remitansi pekerja migran di mana pemerintah Indonesia dapat melakukan intervensi serta derajat aksesibilitasnya; (2) hubungan antara pemerintah Indonesia dengan institusi yang berkaitan dengan remitansi PMI sebagai batasan teknis; dan (3) maksud untuk memberikan perlindungan ekonomi sebagai batasan utama.

This is a doctrinal legal research with a more interdisciplinary direction aiming to understand the remittances of Indonesian Migrant Workers (IMWs) from the administrative law perspective by analyzing the justification of Indonesian government obligation to conduct economic protection through remittance management as well as the extent to which such remittance management can be conducted. The data were obtained from the normative resources, authoritative sources, and additional sources. First, this research found that in the sense that (1) migrant workers' remittances is a component of secondary income in the balance of payment that can be included in the national income calculation while national income is unidentified in Indonesian statutory laws; and (2) the 1945 Constitution provision of state intervention on economic resources allocation merely covers natural resources and important sectors of production, the Article 35 point a of Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers appears to be the justification for the government intervention on IMWs' remittances. Second, this research found that such remittance management is restricted by (1) the private nature of migrant workers' remittances as the natural restriction leading to the stages of remittance management Indonesian government might intervene as well as the degree of accessibility; (2) the relation of Indonesian government and institutions related to IMWs' remittances as the technical restriction; and (3) the intention to give economic protection as the ultimate restriction.

Kata Kunci : Remittance, Indonesian Migrant Workers, Indonesian Government