EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WIDHA DESSY ARDIANA, Hempri Suyatna, Dr., S.Sos.,M.Si.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Maraknya gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disikapi pemerintah daerah dengan menetapkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan tersebut diklaim sebagai Perda pertama penanganan gelandangan dan pengemis yang berbasis pada upaya rehabilitatif. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk program rehabilitasi sosial yang dirancang terpadu dan komprehensif dengan tujuan mengembalikan fungsi sosial gelandangan dan pengemis sehingga mereka tidak lagi kembali pada kehidupan jalanan. Namun, berdasarkan bukti yang ada, tujuan yang telah ditetapkan tersebut masih belum dapat tercapai. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui, mengapa tujuan tersebut belum dapat dicapai. Peneliti menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut. Model yang digunakan adalah model evaluasi Context Input Process and Product (CIPP) yang berfokus pada penyelenggaraan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, yaitu rehabilitasi sosial awal di Rumah Perlindungan Sosial Camp Assessment, dan rehabilitasi sosial lanjutan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) dan UPTD bidang sosial yang menjadi rujukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis disebabkan oleh pertama, sumber-sumber yang tidak memadai untuk mendukung terlaksananya program dengan efektif dan maksimal. Penyebab ini terkait dengan keterbatasan jumlah, komposisi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusianya, serta masalah sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar. Selain itu, dari hasil penilaian context dan input diketahui bahwa perencanaan yang ada masih kurang responsif terhadap kebutuhan program. Kedua, cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan masih belum tepat. Relevansi tujuan program menjadi bias akibat adanya diskresi kebijakan yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kapabilitas penyelenggara pelayanan. Program yang ada juga belum mengadopsi pendekatan yang diakui efektif secara internasional yaitu housing first akibat regulasi dan kendala penyediaan fasilitas hunian. Metode penyelenggaraan yang digunakan pun belum tepat. Implementasi yang ada masih kurang konsisten. Ditambah dengan cara pengukuran indikator yang belum jelas, mengakibatkan persepsi yang berbeda-beda terhadap capaian program. Ketiga, cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan publik yang justru menghilangkan dampak yang diinginkan. Dari hasil evaluasi diketahui adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penyelenggaraan program. Bahkan, beberapa pihak diindikasi membuang permasalahan gelandangan dan pengemis ke wilayah DIY karena keberadaan shelter yang dianggap akan menampung mereka. Keempat, sifat masalah yang akan dipecahkan selalu berkembang sedangkan kebijakan terlalu lambat dalam merespons. Penelitian ini menunjukkan bahwa program yang ada belum mampu meramalkan dampak dan belum mengantisipasi perkembangan masalah. Hal ini terlihat dari lemahnya perencanaan yang belum mengakomodasi pemetaan masalah secara tepat.

The increasing number of homeless people and beggars in the Special Region of Yogyakarta (DIY) was responded by the local government through formulating regulation concerning Handling Homeless and Beggars. The regulation is claimed to be the first law for handling homeless and beggars based on a rehabilitative approach. This approach was implemented using an integrated and comprehensive social rehabilitation program aimed to improve the social functioning of homeless and beggars so that they would no longer return to street life. However, based on the evidence, the stated goals have yet to be achieved. This is interesting to find out, why these goals can not be achieved. This research is evaluation research with a qualitative approach to obtain answers to this question. The model used in this study is the Context Input Process and Product (CIPP) evaluation model that focuses on the implementation of homeless and beggars social rehabilitation programs, consisted of initial social rehabilitation at Social Protection House Camp Assessment, and continued social rehabilitation at Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) and other government social rehabilitation agency. Sources of data in this study consisted of primary and secondary data collected from interviews, observation, documentation study, and FGD. The results of the study showed that the achievement of the goals of homeless and beggars social rehabilitation program objectives was not achieved due to several reasons. First, inadequate sources to support the implementation of the program effectively and optimally. This is caused by the limited number, composition, qualifications, and competence of human resources, as well as the problems of non-standard facilities. Besides, the existing planning is still less responsive to the needs of the program. Second, the method used to implement the policy is still not appropriate. The relevance of program objectives was biased due to policy discretion which is not matched by efforts to improve the capabilities of service providers. The existing program also has not yet adopted an internationally recognized approach which is housing first due to regulations and constraints in providing residential facilities. The intervention method used is still not appropriate. The current implementation is still not consistent. The ways of measuring indicators that are not yet clear make different perceptions of program achievements. Third, the way people respond and adjust to existing policies eliminates the expected policy impacts. There are irresponsible parties who take advantage of the program. Several parties are indicated throw the homeless people to Yogyakarta because they know that DIY has a shelter that will hold them. Fourth, the nature of the problem to be solved always develops while the policy is too slow to respond. This research shows that existing programs have not been able to predict impacts and have not anticipated the development of problems. This can be seen from the lack of planning that does not accommodate the problem mapping properly.

Kata Kunci : Evaluasi CIPP, Rehabilitasi Sosial, Gelandangan dan Pengemis