PELINDUNGAN HUKUM PATEN TERHADAP INVENSI DI BIDANG BIOTEKNOLOGI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

FERIANTO, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek pelindungan hukum paten terhadap invensi bidang bioteknologi pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, faktor penyebab masih rendahnya produktivitas paten bioteknologi dari pemohon domestik, serta upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM rangka meningkatkan permohonan paten di bidang bioteknologi. Metode penelitian ini adalah berjenis penelitian normatif-empiris yang mengkombinasikan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menggali dan merumuskan asas-asas hukum dalam pelindungan hukum paten terhadap invensi di bidang bioteknologi serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Interpretasi data yang dilakukan bersifat deskripsi analitik. Teknik analisis yang digunakan adalah kajian isi. Pelindungan hukum paten terhadap invensi di bidang bioteknologi menurut UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten dapat dikelompokkan menjadi pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif meliputi pemenuhan syarat patentabilitas; perluasan cakupan pelindungan terhadap invensi bioteknologi; pembatasan pelindungan terhadap invensi berupa penggunaan kedua dari produk yang sudah dikenal serta mengatur invensi bidang bioteknologi yang menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Pelindungan hukum represif yang memberikan pelindungan dalam hal penyelesaian sengketa paten baik jalur litigasi maupun non litigasi. Permohonan paten dari pemohon dalam negeri di bidang bioteknologi masih relatif rendah karena perubahan peraturan belum diketahui dan dipahami secara optimal; kurangnya aspek komersialisasi paten bioteknologi; kurangnya integrasi antara pelaku riset dengan industri, adanya alternatif pelindungan hukum lain. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas paten di bidang bioteknologi yaitu menginisiasi kolaborasi dan sinergi dalam hal transfer of knowledge, mengintensifkan sosialisasi HKI secara lebih terfokus, pembentukan Technology Licensing Office di Kementerian, Lembaga dan Perguruan Tinggi yang dapat mengelola paten dari hulu sampai hilir.

This study aims to examine aspects of patent protection for inventions in the field of biotechnology after the enactment of Law No. 13 of 2016 concerning Patent, causes of low productivity of biotechnology patents from domestic applicants, as well as efforts that need to be made by the Government in this case Directorate General of Intellectual Property-Ministry of Law and Human Rights in order to increase patent applications in the field of biotechnology. This research method is normative-empirical research that combines library research that aims to explore and formulate legal principles in protecting patent law against inventions in biotechnology and field research by conducting interview with respondents. The data obtained were analyzed qualitatively. The data interpretation is analytical description. The analysis technique used is content analysis. The legal protection of patent for invention in the field of biotechnology according to Law No. 13 of 2016 concerning patent can be grouped into legal protection in a preventive and repressive. Preventive legal protection includes meeting patentability requirements; expanding the scope of protection against biotechnology inventions; limiting the protection of inventions in the form of second use of products that are already known and regulating inventions in the field of biotechnology that uses genetic resources and traditional knowledge. Repressive legal protection that provides protection in terms of patent dispute resolution both litigation and non-litigation. Patent applications from domestic applicants in the field of biotechnology are still relatively low because changes in regulations are not yet known and understood optimally; lack of aspects of commercialization of biotechnology patents; the lack of integration between research actors and industry, there are alternative legal protections. Efforts that need to be made by Government to improve patent productivity in the field of biotechnology, namely initiating collaboration and synergy in terms of transfer of knowledge, intensifying more focused IPR socialization, establishing a Technology Licensing Office in Ministries, Institutions and Universities that can manage patent from upstream to downstream .

Kata Kunci : Kata Kunci : Pelindungan Hukum Paten, Invensi Bidang Bioteknologi, UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten