INTERPRETASI FRASA "SESUAI DENGAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA" DALAM PASAL 15 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TERHADAP PENETAPAN SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH

WISNU INDARYANTO, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Dalam tahap formulasi, keduanya memiliki perbedaan pada pencantuman ancaman pidana. Peraturan Daerah sebagai bentuk dari hukum pidana lokal tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama dalam frasa "sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya" menimbulkan multi-interpretasi berbagai kalangan, terutama pembentuk peraturan di Daerah. Berdasarkan latar belakang persoalan tersebut, maka menarik perhatian penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana interpretasi pembentuk Peraturan Daerah terhadap frasa "sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya" dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam penetapan sanksi pidana Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana pengaturan terkait formulasi penetapan sanksi pidana Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh sebab itu, penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan data primer juga diteliti namun hanya sebagai pendukung data sekunder saja. Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil pencarian data melalui studi dokumen atau bahan pustaka selanjutnya dikumpulkan dengan cara mencermati, menelaah, dan memahami informasi-informasi terkait yang kemudian diambil terbatas pada hal-hal relevan dan sesuai denga topik yang sedang diangkat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan utama, yaitu: interpretasi pembentuk Perda hanya berdasarkan pada undang-undang organik dan undang-undang yang mendelgasikan tanpa memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP; dalam menetapkan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah, pembentuk Perda kurang memahami regulasi dan doktrin dalam hukum pidana; pembentuk Peraturan Daerah tidak memahami mengenai konsep pembagian jenis-jenis delik, yaitu antara kejahatan dan pelanggaran; serta dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, Pembentuk Peraturan Daerah telah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli, akan tetapi peran mereka belum maksimal dalam proses tersebut.

The contents of material concerning criminal provisions can only be contained in the Law or Regional Regulations. In the formulation stage, both have differences in the inclusion of criminal threats. Regional regulations as a form of local criminal law are not allowed to include criminal sanctions in the form of prison. However, based on Article 15 paragraph (3) of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations and Regulations, especially in the phrase "following those stipulated in other Legislation", led to a multi-interpretation of various groups, especially the formers of regulations in Area. Based on the background of the problem, the writer draws attention to research with the formulation of the problem of how the interpretation of the forming of the Regional Regulation on the phrase "following those stipulated in other legislation" in the provisions of Article 15 paragraph (3) of Law Number 12 of 2011 in the determination of criminal sanctions Regional Regulations in the Special Region of Yogyakarta and how the arrangements related to the formulation of determining criminal sanctions Regional Regulations in the Special Region of Yogyakarta in the future. This research is normative legal research. Therefore, legal research is done by selecting library materials or secondary data. While the primary data is also examined, but only as secondary data support. Secondary data search is done by studying documents or library materials. The results of searching data through the study of documents or library materials are then collected by examining, analyzing, and understanding the related information which is then taken is limited to relevant matters and following the topic being raised. Based on the above problem formulation, the main conclusions can be put forward, namely: the interpretation of the forming of the Regional Regulation is only based on organic laws and laws that delegate without regard to the general principles of criminal provisions contained in the Criminal Code; in establishing criminal sanctions in Regional Regulations, regional legislators lack understanding of regulations and doctrines in criminal law; Local Regulation makers do not understand the concept of division of types of offenses, namely between crime and violation; and in the process of forming Regional Regulations, the Formers of Regional Regulations have included the Legislator Drafters, researchers, and experts, but their role has not been maximized in the process.

Kata Kunci : formulasi pidana, pidana Perda, interpretasi UU 12 Tahun 2011