Pentingnya Menerapkan Skema Petroleum Fund bagi Pemerintah Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

DIFA ARRAHMAN P F, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum apa saja yang dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan skema petroleum fund di wilayah administrasinya dan faktor apa saja yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan skema petroleum fund. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif-empiris yang berasal dari data primer dan data sekunder dengan cara melakukan studi dokumen (bahan pustaka/library research) perihal skema petroleum fund dan wawancara/interview kepada akademisi dan peneliti. Data yang terkumpul akan diklasifikasikan atau disistematisasi sesuai dengan karakteristiknya masing- masing. Sedangkan ketentuan hukum dan teori digunakan sebagai landasan dan sebagai dasar untuk menguji data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwasanya skema petroleum fund dapat diterapkan di daerah dengan berlandaskan pada Pasal 303 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jis. Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jo. Pasal 80 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang nantinya secara lebih lengkap diatur melalui Peraturan Daerah. Dengan menerapkan skema petroleum fund di daerah, maka daerah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, karena skema petroleum fund dapat membuat daerah memiliki dana cadangan untuk generasi mendatang, stabilitas perekonomian di suatu daerah apabila terdapat volatilitas, dapat sebagai dana investasi pada perekonomian lokal, pemenuhan mandatory spending pendidikan dan kesehatan, dan dapat melakukan penghematan anggaran yang berdampak pada penetapan program-program daerah yang berkelanjutan.

This research aims to analyze the legal basis for local government to implement petroleum fund in their administrative areas and what factors can be used to realize people welfare's by using a petroleum fund. This type of research used in this study is normative-empirical derived from primary data and secondary data in a way a document study (library research) about petroleum fund and interviews with academic and researcher. The data collected will be classified or systematized according to their respective characteristics. While legal provisions an theories are used as a foundation and as a basis for testing data. The results obtained from this research indicate that the petroleum fund can be applied in the subnational level based on Article 303 of Law No. 23 of 2014 on Local Government jis. Article 76 and Article 77 of Law No. 33 of 2004 on Financial Balance between Central Government and Local Government jo. Article 80 Government Regulation on Local Financial Management which will be more fully regulated through Local Regulation. By the implementation of the petroleum fund in the local scope, the local can create the people welfare, because the petroleum fund can make the local have reserve funds for future generation, economic stability when volatility, an investment reserve fund for local economic, fulfill mandatory spending in education and health, and make budget savings that can has an impact on establishing sustainable local program.

Kata Kunci : Petroleum Fund, Minyak dan Gas Bumi, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Daerah, Keadilan Antargenerasi