EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA KEPESERTAAN PBI DAERAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KAYONG UTARA DAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DEDET TRIWAHYUDI, dr. Firdaus Hafidz, MPH, Ph.D, AAK., Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Daerah pengelolaannya dilebur ke BPJS Kesehatan setelah diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014. Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang bagian dari Kabupaten yang menggabungkan kepesertaan jaminan kesehatan daerah ke BPJS Kesehatan. Kabupaten Kayong Utara mengasuransikan penduduk ke BPJS Kesehatan kecuali yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Peserta PBI Daerah Kabupaten Kayong Utara mencapai 35,3% dari total penduduk 99.256 jiwa. Kabupaten Ketapang mengasuransikan penduduk tidak mampu ke BPJS Kesehatan sebanyak 4,2% dari total penduduk 386.465 jiwa. Dalam pelaksanaan tata kelola PBI daerah perlu didukung regulasi yang memadai, visi stakeholder yang kuat, komunikasi antara stakeholder yang selaras dengan kebijakan pemimpin daerah. Tujuan: Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kemampuan stakeholder dalam menjalankan tata kelola kepesertaan PBI Daerah Jaminan Kesehatan Nasional. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan realist evaluation dengan rancangan studi kasus deskriptif. Penelitian menggunakan purposive sampling, subjek penelitian berjumlah 24 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil: Pelaksanaan Program JKN merupakan kebijakan strategis. Kabupaten Kayong Utara mengasuransikan penduduk mampu dan tidak mampu di BPJS Kesehatan sementara Kabupaten Ketapang hanya penduduk tidak mampu atau miskin. Berdasarkan hipotesis CMO, (Context) pengelolaan peserta PBI direspon berbeda di kedua kabupaten. Dalam pelaksanaan pengaruh regulasi yang tidak komprehensif menyebabkan Pengelolaan PBI Daerah daerah belum baik di kedua kabupaten tersebut, visi strategis yang tidak disertai dengan rencana strategis dan komunikasi parsial (mechanism) berkontribusi terhadap hasil atau dalam kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (hasil). Kesimpulan: Pemerintah Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola jaminan kesehatan bagi penduduk yang tidak mampu. Pelaksanaan PBI Daerah di kedua Kabupaten menghadapi tantangan dalam bentuk regulasi yang belum menyeluruh. Regulasi yang komprehensif, target yang jelas, dan koordinasi di lintas struktus diperlukan dalam pengelolaan PBI Daerah di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang agar dapat terlaksana dengan baik.

Background: The management of regional health insurance is merged into Health BPJS after the implementation of the National Health Insurance Program (JKN) in 2014. North Kayong Regency and Ketapang Regency which combine regional health insurance membership in the Health BPJS. Participants Recipient of the contribution of the North Kayong District reached 35.3% of the total population of 99,256 people in 2019. Ketapang District insured poor people to BPJS Health as much as 4.2% of the total population of 386,465 people in 2019. In the implementation of governance of receiving recipients, regional contribution assistance (PBI) needs to be supported by adequate regulation, strong stakeholder vision, communication between stakeholders that is in line with the policies of regional leaders. Objective: This study aims to explore the ability of stakeholders to carry out regional PBI membership governance in the JKN era. Method: This study uses a realist evaluation approach with a descriptive case study design. The study used purposive sampling, a total of 24 research subjects. Data collection is done through in-depth interviews and document review. Results: The implementation of the JKN program is a strategic policy. North Kayong Regency includes residents who are both able and unable in the health BPJS while Ketapang District only includes disadvantaged residents. Based on the CMO hypothesis, (context) Management of regional PBI participants responded differently in the two districts. In the implementation of the influence of regulations that are not comprehensive causes the management of recipients of regional contribution assistance is not good enough in the two districts, a strategic vision that is not accompanied by a strategic plan and partial communication (mechanism) contributes to the outcome or in the certainty of health insurance for the poor (outcome). Conclusion: The Government of North Kayong and Ketapang District have a strong commitment to managing health insurance for incapable residents. Implementation of regional contribution assistance recipients in both districts faces challenges in the form of regulations that are not yet comprehensive. Comprehensive regulation, clear targeting, and coordination across structures are needed in the management of regional contribution beneficiaries in North Kayong and Ketapang Districts which are well implemented.

Kata Kunci : Kepesertaan, Tata Kelola, PBI Daerah, Realist Evaluation