Konsep keadilan Ibn Taimiyah dan kontribusinya bagi pemahaman Pancasila

TAUFIQURRAHMAN, Prof.Dr. H.R. Soejadi, SH

2002 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat

Penelitian ini berusaha menemukan makna dari konsep keadilan Ibn Taimiyah, dan merupakan penelitian kepustakaan dengan objek formalnya filsafat sosial politik. Analisis data menggunakan metode; deskripsi, interpretasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan keislaman, dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dilandasi pada firman Allah SWT dalam dua ayat al-Quran, Surat an-Nisa': 58 dan 59, Ibn Taimiyah menegaskan bahwa negara mempunyai tujuan untuk menegakan amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan ini sekaligus merupakan landasan etik dalam pelaksanaan negara. Lalu apa yang menjadi prinsip etik yang berdiri di atas landasan etik tersebut? Menurut Ibn Taimiyah, perintah menunaikan amanat dan perintah berlaku adil merupakan dua prinsip etik yang utama; dan kedua prinsip tersebut direalisasikan dalam negara. Prinsip etik amanat sebagai salah satu prinsip etika politik menghendaki agar negara seyogyanya menghargai hak-hak setiap warganya dan tidak sewenang-wenang memperlakukan mereka. Bagi Ibn Taimiyah, amanat merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin melalui sumpah setia, bai'at, yang diikrarkan oleh warga-warganya. Jadi, dipercayai untuk menerima amanat berarti harus bersikap adil dan memberikan kepada rakyat segala sesuatu yang merupakan hak mereka. Sementara, prinsip keadilan bagi Ibn Taimiyah merupakan pilar fundamental dalam negara. Keadilan di sini mempunyai hubungan erat dengan prinsip "la dharara" atau "no harm" . Artinya, keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taimiyah adalah mencegah segala bentuk tindakan kezaliman, sehingga pada akhirnya negara menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks keadilan sosial, aspek pemerataan dan tidak berlaku diskriminatif merupakan dua aspek terpenting dalam fokus perhatian pemerintah. Sebab, bagi Ibn Taimiyah, keadilan sosial mempunyai hubungan dengan hak-hak manusia, sehingga pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat serta dapat mengganggu ketentraman hidup manusia. Maka, apa pun bentuk, label, dan simbol yang dipakai oleh sebuah negara dan pemerintahan; sejauh berguna bagi terwujudnya cita-cita keadilan sosial wajib untuk ditaati dan didukung sepenuhnya. Atas dasar itu, menurut Ibn Taimiyah, negara perlu melakukan intervensi dalam bentuk upaya menegakan keadilan; melindungi sipapun dari segala bentuk ancaman dan kerugian. Intervensi negara tersebut dimaksudkan agar kepentingan umum (kemaslahatan) didahulukan dan diletakkan lebih tinggi dibandingkan kepentingan pribadi.

This research entitled the concept of justice according to Ibn Taimiyah is an effort to establish the essence of this concept, and it's the library one gathering with the specially object of socio political philosophy. The data analysis use the following methods; description, interpretation, and reflection. As such, it's expected that the result of this study will be usefull as one of the input in the process of developing the science of the islamisation of knowledge, and to be an alternative input to Indonesia nation, especially development of Indonesian human. Based on two verses of God said in the Koran: an-Nina': 58 and 59, Ibn Taimiyah appointed that the nation, has destination to held the command to do the right and prohibit the malfeasance. This destination is also as ethical principle to held the state. So what is the ethic principle that it stands on the ethic principle it's self ? According to Ibn Taimiyah the mandate to do the duty and to do the justice are two principle is realized in the state. Ethic principle of mandate as one of political ethic principal wants the nation should to respect the due of people and not despoting in the social life. According to Ibn Taimiyah mandate is the belief that given by the people to the one with the faithfully promised, the commitment that said by the people. Thus, that term for who beliefed to achieve the mandate. It's meaned have to do justice and give to the people their dues, while the equality in here has good connection with the principle "no danger' or "no harm", or it's purposed the equality that Ibn Taimiyah wants to appear it's to prevent every bruise. So finally the state becoming the instrument to realize the social justice. In the term of social justice, the equal share and no discrimination are two most important aspec focussed by the government. Because, according to Ibn Taimiyah the social justice has the connection with the human dues. So the violence by the name of justice appeared the loss of the financial and the malfeasance in the society and it's can distrub the human life. So what ever forms, marks, and simboLs used by the state and government; as far as useful to realize the goal for social justice have to be obeyed and fully suported. Based on that, according to Ibn Taimiyah the state do intervention to held the justice. Protect who ever from the threat and harm. That state intervention purposed in order that the people interest (benefit) is placed higher than the individual interest.

Kata Kunci : Filsafat Ibn Taimiyah,Keadilan,Pemahaman Pancasila, state, justice, and benefit