Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Temanggung)

BRIGITTA CLARABELLA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.

2020 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Pelaksanaan SAKIP sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 menjadi bentuk pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola instansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada instansi BAPPEDA dan Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan menggunakan alat bantu performance blueprint serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berperan dalam implementasi SAKIP di BAPPEDA dan Inspektorat Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga melakukan pembandingan kinerja antara instansi BAPPEDA dan Inspektorat sesuai dengan kriteria dalam Perpres No. 29 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini memberi implikasi terhadap instansi perangkat daerah untuk menerapkan performance blueprint dan analisis SMART&FIT dalam proses penyusunan perencanaan hingga pelaporan untuk menciptakan keselarasan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP yang ditinjau dari kesesuaian informasi perencanaan hingga pelaporan pada OPD BAPPEDA telah memiliki kesesuaian informasi baik sasaran, tujuan, dan indikator kinerja, sedangkan Inspektorat, terdapat ketidaksesuaian informasi akibat tidak selarasnya indikator kinerja pada program, serta kurang sesuainya indikator sasaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dilihat dari analisis 4 kuadran, terdapat 6 indikator kinerja BAPPEDA yang telah berorientasi pada pemberian manfaat layanan, sedangkan 2 indikator kinerja Inspektorat masih berorientasi pada upaya. Berdasarkan analisis SMART, BAPPEDA memiliki 2 indikator kinerja program yang memenuhi kriteria SMART, sedangkan Inspektorat kedua indikator kinerjanya tidak memenuhi kriteria SMART, selain itu indikator kinerja kegiatan kedua OPD tidak memenuhi kriteria FIT. Ditinjau dari perbandingan analisis pelaksanaan SAKIP dengan kriteria dari Perpres No. 29 Tahun 2014, BAPPEDA mampu memenuhi 21 kriteria SAKIP, sementara Inspektorat memenuhi 15 kriteria komponen SAKIP.

The implementation of SAKIP as ruled on Perpres No. 29/2014 shows the concern of Indonesian Government to build a good governance in government instances. The objectives of this research is to analyze the implementation of the government accountability system (SAKIP) in BAPPEDA and Inspectorate of Temanggunng local government using Performance Blueprint as the relevant tool and to identify the aspects which have roles on the implementation of SAKIP in BAPPEDA and Inspectorate of Temanggung Local Government. This research also did a performance comparison between both instances (BAPPEDA and Inspectorate) based on the criteria on Perpres No. 29/2014. Furthermore, this research gives an implications for local government instances to implement and applicate the analysis tool such as a performance blueprint and SMART&FIT analysis in the making process of performance planning until reporting documents to support the information alignment in all documents. The result of this research showed that the implementation of SAKIP in BAPPEDA had already have a conformity of informations which involve the targets, goals, and performance indicator, whereas in Inspectorate showed some unconformity of informations in the documents, such as an inalignment on indicators of program and an inalignment on indicators of goal to achive the goals. Identified from 4 Quadrant Friedman analysis revealed that BAPPEDA had 6 indicators which mainly oriented in the quality effect of services, whereas 2 indicators of Inspectorate were still oriented in the quality effort of services. According to the SMART analysis shows BAPPEDA had only 2 indicators of program which fulfilled the SMART criterias, while the program indicators of Inspectorate showed it had not fulfill all the SMART criterias. Meanwhile both BAPPEDA and Inspectorate had no indicators which fulfil the FIT criterias. The comparison analyzes of all components in the implementation of SAKIP based on Perpres No. 29/2014, shows that BAPPEDA was able to fulfil 21 criterias whereas Inspectorate had only fulfilled 15 criterias of all SAKIP components.

Kata Kunci : : SAKIP, institutional isomorphism, performance accountability, performance blueprint, SMART & FIT.