Peningkatan peranan pemerintah daerah kota Probolinggo dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan :: STudi kasus PT Scrum Idonesia terhadap tinjauan hukum lingkungan

NOVANINGTIJAS, Sakarina Qori, Prof.Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,M.L

2002 | Tesis | S2 Ilmu Lingkungan

Peranan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam penyelesaian masalah pencemaran lingbgan perlu ditingkatlcan supaya fimgsi kelestarian lingkungan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota &pat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: i) Peranan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Scrum Indonesia; ii) tanggapan masyarakat Kelurahan Pilang terhadap peranan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Scrum Indonesia dinilai masih kurang; iii) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Scrum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Responden dipilih dan populasi anggota masyarakat Kelurahan Pilang sebanyak 126 orang dan 20 pegawai Pemerintah Daerah. Data primer diperoleh melalui wawancara dan Participatory Rural Appraisal (PRA) pada masyarakat Kelurahan Pilang dan pegawai Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dengan penggunaan kuesioner yang telah dipersiapkan dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa i) peranan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Scrum Indonesia kepada masyarakat dinilai cukup baik; ii) tanggapan masyarakat Kelurahan Pilang terhadap peranan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam penyelesaian m d a h pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Scrum Indonesia dinilai masih kurang; iii) faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kndah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Scrum Indonesia adalah kurangnya : sarana hukum, pengetahuan hukum linglcungan instansi Pemerintah Daerah, kesadaran hukum masyarakat, dan fasilitas pendukung.

The role of the local government of Probolinggo in dealing with the environmental pollution needs to be increased to ensure the conservation of the environment and the continuity of the local government’s policy. Thls research aims at investigating: i) the role of the local government of Probolinggo in dealing with the environmental pollution problem caused by PT Scrum Indonesia; ii) the response of the community in Kelurahan Pilang to the role of the local government of Probolinggo in dealing with the environmental pollution problem; iii) the inhibiting factors or constraints in dealing with the environmental pollution problem in the area. The method used in this research is descriptwe-analymal. The respondents consisted of 126 residents of Kelurahan Pilang and 20 oficials from the local government. Primary data were obtained fiom interviews and a Participatory Rural Appraisal (PRA) of the local community and the government oficials through a questionnaire as well as field observation, whereas secondary data were obtained from relevant agencies. The results of this research indicates the following: i) the role of the local government of Probolinggo in dealing with the environmental pollution problem by PT Scrum Indonesia is considered adequate; ii) the response of the local community of KeZurahan Pilang to the role of the local government in dealing with environmental pollution problem in the area is unfavorable; iii) the inhibiting in dealing with environmental pollution problem in the area are the legal instruments, the government oficials’ knowledge of environmental law, the community’s awareness of environmental law, and supporting facilities.

Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan,Peran Pemda Probolinggo,Local Government, the community, factors