Analisis Terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA WGP

DINI NOVIYANTI S, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim dalam pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf pada putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA WGP; (2) Mengetahui dan Mengkaji akibat hukum pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf terhadap administrasi wakaf yang telah dilakukan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari subjek penelitian dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Data sekunder dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengkritisi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditunjukan sebagai berikut: (1) Pertimbangan hakim dalam pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf pada perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PA WGP yaitu seseorang hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan. Wakif Almarhum xxxx telah mewakafkan tanah yang bukan milik sahnya, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Almarhum xxxx tidak memenuhi syarat sebagai Wakif. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim mengabulkan permohonan menyatakan tidak sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. (2) Akibat hukum pembatalan wakaf terhadap administrasi wakaf yaitu jika telah adanya putusan dari Pengadilan maka Nadhir melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia bahwa telah adanya putusan dari Pengadilan yang berkaitan mengenai objek wakaf sehingga Nadhir tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melapor mengenai perwakafan tersebut setiap dua kali dalam setahun kepada Badan Wakaf Indonesia. Nadhir harus mengembalikan seluruh tembusan berkas Akta Ikrar Wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan status kepemilikan tanah dikembalikan kepada yang berhak dan Pejabat Pembuat Akta Wakaf akan mencatat dalam Akta Ikrar Wakaf bahwa wakaf tersebut telah dibatalkan.

The aims of this research are (1) to analyze and to study the judge's consideration in cancellation of Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf on verdict number 23/Pdt.G/2018/PA WGP; (2) to analyze and to study laws' consequence of canceling akta ikrar wakaf to administration of wakaf of wakaf which has been done This is a juridical normative study . The data used consist of primary and secondary one. The primary data was obtained through interview using interview guidelines. The secondary data was gained from literature study. The reseachergot the secondary data by reading, examining, and critizing law material consisting of primary law material, secondary law material and tertiary law material. The analysis was done using qualitative method The result of the reseacrh and discusion show that (1) judge's consideration on canceling Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf on case number 23/ Pdt.G/2018/PA WGP is the person only can do wakaf if fulfill requirements wakif almarhum xxxx has done land's wakaf whose not his. Therefor assembly has an opinion that almarhum xxx not fulfill requirenents as a wakif. Based on that consideration the judge's give a declare request of akta Pengganti Akta ikrar wakaf is not valid. (2) the law's consequence of wakaf canceling to administration of wakaf is if there is already decision from the court and then give the report to Badan Wakaf Indonesia that there is a decision from the court about wakaf object so that Nadhir has not a responsibility anymore to give a report about wakaf every twice a year to Badan Wakaf Indonesia. Nadhir has to return all the akta ikrar wakaf copy to Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf and the ownership status back to the have a right and Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf will take down on Akta Ikrar Wakaf if the wakaf has been canceled.

Kata Kunci : Pembatalan, Akta Ikrar Wakaf, Putusan Pengadilan