Regulating Cryptocurrency in Indonesia: Preventing the Usage of Anonymity in Cryptocurrency for Criminal Activities

FALYA NURUL SHABRINA, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej., S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Cryptocurrency terkenal dengan karakteristik yang bermanfaat bagi pengguna dalam hal transaksi. Namun, karakteristik tersebut, seperti anonimitas, juga dikaitkan dengan pencucian uang dan pendanaan teroris. Dengan banyak negara yang menyadari pentingnya peraturan tentang cryptocurrency, Indonesia sebagai negara yang telah mengenal dan menggunakan cryptocurrency juga harus terlibat dalam mengatur teknologi mata uang digital. Oleh karena itu, penelitian hukum ini akan membahas bagaimana cryptocurrency dapat digunakan untuk memfasilitasi tindakan kriminal. Regulasi dari negara lain juga dibahas sebagai contoh jika Indonesia kemudian akan diproyeksikan untuk mengeluarkan regulasi tentang cryptocurrency di masa depan. Selain itu, penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengungkap kemungkinan mekanisme pencegahan dan solusi untuk mengatur cryptocurrency di Indonesia. Penelitian Hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan komparatif. Data diperoleh dari peraturan, penelitian literatur, sumber data terbuka atau penelitian berbasis internet. Penelitian ini dilakukan dengan mensurvei data yang ada, literatur, dan studi tentang keberadaan Bitcoin dan membandingkannya dengan negara-negara lain yang saat ini mengatur cryptocurrency. Dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency diterima sebagai komoditas berdasarkan hukum Bappebti di Indonesia. Penelitian ini telah menunjukkan hubungan antara cryptocurrency dan kejahatan transnasional, di mana cryptocurrency membuatnya lebih mudah untuk melakukan kejahatan. Jepang adalah yang paling progresif dalam hal mengatur cryptocurrency, ini dapat digambarkan pada seberapa cepat mereka menanggapi masalah di negara mereka mengenai cybercrime akibat cryptocurrency. Sementara itu, Kanada dapat dianggap sebagai negara dengan pendekatan "wait and see". Mekanisme saat ini seperti program FATF dapat dianggap tidak cukup untuk mengatur cryptocurrency secara global. Sebuah solusi yang dapat diambil untuk dipertimbangkan adalah "Pencegahan Kejahatan Situasional" oleh Cornish dan Clarke. Konsep ini terdiri dari 5 teknik pencegahan situasional dan dibagi menjadi lima kategori terpisah.

Cryptocurrency is well-known for characteristics that are beneficial for users in terms of transactions. However, these same characteristics, such as anonymity, are also associated with money laundering and terrorist funding. With many countries realizing the importance of regulations on cryptocurrency, Indonesia as a country that has known and used cryptocurrency should also be involved in regulating digital currency technology. Hence, this legal research will discuss how cryptocurrency can be utilized to facilitate criminal acts. Regulations from other countries are also discussed as models if Indonesia then will be projected to issue regulations regarding cryptocurrency in the future. Finally, this legal research also aims to uncover possible prevention mechanisms and solutions to regulate cryptocurrency in Indonesia. This Legal Research employed juridical-normative method combined with a comparative approach. The data was obtained from regulations, literature research, open resource or internet-based research. The research was done by surveying the existing data, literature and the study of the Bitcoin's existence and comparing it to other countries currently regulating cryptocurrency. In conclusion, cryptocurrency is accepted as a commodity based on the Bappebti law in Indonesia. This study has shown the relationship between cryptocurrencies and transnational crimes, where cryptocurrencies have made it easier to commit crimes. Japan is the most progressive in terms of regulating cryptocurrency, this can be portrayed on how quick they respond to issues in their country regarding cybercrime due to cryptocurrency. Meanwhile, Canada can be considered as a country with a "wait and see" approach. Current mechanisms such as the FATF program can be considered not enough to regulate cryptocurrency globally. A solution that can be taken in for consideration is the "Situational Crime Prevention" by Cornish and Clarke. This concept consists of 5 techniques of situational prevention and divided into five separate categories.

Kata Kunci : Cryptocurrency, Anonymity, Criminal Activities, Money Laundering, Terrorist Funding, Regulations.