INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI KANAL - KANAL PENGADUAN OLEH KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

ABIAKTO RAFIF ILMI, Dr. Abdul Gaffar Karim, MA

2020 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pelayanan publik senantiasa mengharuskan kepuasan dalam setiap pemberian layanannya. Hal ini yang membuat inovasi dalam pelayanan selalu bergerak maju dalam merespons setiap permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat menjadi jembatan baru dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penerapan inovasi pelayanan publik melalui kanal � kanal pengaduan di Bagian Informasi Pelayanan dan Pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, studi ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan inovasi kanal pengaduan yang diterapkan oleh kementerian ini. Dengan terciptanya inovasi pelayanan publik melalui kanal pengaduan tersebut dapat membuka keran aspirasi seluas � luasnya kepada masyarakat, sehingga aksesibilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dapat menjangkau masyarakat di perdesaan yang sebelumnya belum bisa terjamah dengan pelayanan secara konvensional. Dengan menerapkan kanal � kanal pengaduan yang dekat dengan masyarakat dan sangat familiar dengan mereka (seperti penggunaan sosial media, dll) menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya respons masyarakat terhadap aspirasi yang diberikan kepada kementerian ini. Dalam hal ini kementerian sebagai penyedia layanan dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara layanan telah melihat seluruh kemungkinan yang dapat terjadi dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam beragam jalur mulai dari koneksi jaringan telepon, internet, maupun antarmuka. Sehingga ini dapat menguntungkan masyarakat sebagai penerima layanan dan harapannya dapat mempercepat lajur pelayanan dengan sistem pelayanan satu atap ini. Melalui konsep dasar pelayanan publik kita dapat melihat bagaimana pelayanan tersebut diterapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat, serta dampak dari pelayanan tersebut terhadap kementerian ini, sesuai dengan konsep yang diusung oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, yang menjelaskan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Public services always require satisfaction in every service delivery. This is what makes innovations in service always move forward in responding to every increasing demand from the community. The presence of information and communication technology is expected to be a new bridge in channeling people's aspirations towards the government. Through the application of public service innovations through the complaint channels in the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Information Sections, this study is intended to see how the community responds to the application of complaint channel innovations implemented by the ministry. With the creation of public service innovations through the complaint channel, it can open as many aspirations as possible to the community, so that the accessibility of services provided to the public as service users can reach communities in rural areas which previously could not be touched by conventional services. With the adoption of complaint channels that are close to the community and are very familiar with them (such as the use of social media, etc.) is one of the factors in increasing public response to the aspirations given to this ministry. In this case the ministry as a service provider in implementing information and communication technology, service providers have looked at all the possibilities that can occur in the application of information and communication technology in various lines ranging from telephone network connections, internet, and interfaces. So that this can benefit the community as a service recipient and hopes to accelerate the service lane with this one-stop service system. Through the basic concept of public service we can see how the service is implemented and implemented to the community, as well as the impact of the service on this ministry, in accordance with the concept carried by the Decree of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms No. 63 of 2003, which explains all forms of services carried out by government agencies at the central, regional and in the environment of State-Owned Enterprises or Regional-Owned Enterprises in the form of goods and or services, both in the context of meeting the needs of the community and in the context of implementing the provisions of the legislation.

Kata Kunci : Kata Kunci: Inovasi, Inovasi Pelayanan Publik, Pelayanan Publik, Kanal Pelayanan Pengaduan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Keywords: Innovation, Public Service Innovation, Public Services, Complaints Service Channels, Mi