KAJIAN GEOSPASIAL REPUBLIK PALAU SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN BERDASARKAN UNCLOS 1982

FIKRI FATTAH FIRDAUS, I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D

2020 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Republik Palau merupakan negara yang terdiri dari kepulauan kecil, tapi belum pernah secara resmi memproklamasikan garis pangkal kepulauannya dan mendepositkannya ke United Nation (UN). Meskipun sebagai negara yang terdiri atas gugusan pulau yang membentuknya, Republik Palau belum berstatus sebagai negara kepulauan. Hal ini dapat dilihat dari negara tersebut belum melakukan submisi sebagai archipelagic state kepada UN. Pada penelitian ini, dikaji aspek teknis dan legal Republik Palau berhak atau tidaknya menerima dan dikategorikan sebagai negara kepulauan. Palau pada kondisi existing sudah mendepositkan batas maritimnya ke UN, namun menggunakan garis pangkal lurus yang tak menutup gugusan utama kepulauannya. Penelitian ini akan menghasilkan tinjauan Republik Palau terhadap syarat dan karakteristik negara kepulauan berdasarkan United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, analisis dari hitungan luasan daratan dan lautan serta visualisasi dari garis pangkal Republik Palau, baik yang existing maupun hasil kajian. Pada penelitian ini, dilakukan penarikan garis pangkal dengan berbagai opsi berdasarkan pertimbangan kondisi geografis Palau agar dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan Pasal 47 UNCLOS 1982, yaitu dengan parameter rasio luas perairan banding daratan serta panjang dan jumlah baseline kepulauan. Opsi pertama menggunakan prinsip enclose all the island dengan peta dasar World Vector Shoreline. Opsi kedua juga dengan prinsip yang sama dengan opsi pertama namun menggunakan Peta Laut Des îles Philippines à L'archipel Bismarck. Opsi ketiga menggunakan prinsip only enclose some of the island dengan membagi daratan Palau menjadi gugusan utara dan gugusan selatan. Opsi keempat juga menggunakan prinsip only enclose some of the island namun juga mempertimbangkan forward positioni yang dilakukan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menghasilkan opsi yang dapat memenuhi kriteria dari negara kepulauan berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982. Opsi pertama menghasilkan rasio luas perairan banding daratan sebesar 56.032:1 dengan dua segmen baseline melebihi 125 mil laut. Opsi kedua menghasilkan rasio perairan banding daratan sebesar 10.497:1 dengan dua segmen baseline melebihi 125 mil laut. Opsi ketiga menghasilkan rasio 1.704:1 dengan keseluruhan segmen baseline lebih kecil dari 100 mil laut. Opsi keempat menghasilkan rasio luas perairan banding luas daratan sebesar 1.319:1 dengan baseline yang semuanya tak melebihi 100 mil laut. Dari keseluruhan opsi, hanya opsi ketiga dan opsi keempat yang dapat memenuhi kriteria agar mendapat hak sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.

The Republic of Palau is a country that consist of small islands but has never formally proclaimed the base of its islands and deposited them to the United Nations. Although as a country consisting of a group of islands that form it, the Republic of Palau has not been an archipelagic state. This can be seen from the country that has not been submitted as an archipelagic state to The United Nations. In this study, the technical and legal aspects of the Republic of Palau will be examined to be accepted and recognized as an archipelagic country. Palau in the existing condition has deposited its maritime boundary to the UN but using a straight baseline that does not enclose the main group of islands. This research will produce an overview of the Republic of Palau on the requirements and characteristics of the archipelago based on UNCLOS 1982, analysis of the land and sea area counts, and visualization of the baseline of the Republic of Palau, both existing and examined results. In this study, an archipelagic baseline will be drawn with various options based on consideration of Palau's geographical conditions to meet the criteria required by Article 47 of UNCLOS 1982, namely with the ratio of land to land area ratio as well as the length and number of islands baselines. The first option uses the principle of enclose all the islands with a base map of the World Vector Shoreline. The second option is also based on the same principle as the first option but uses the Des îles Philippines Sea Map à L'archipel Bismarck. The third option uses the principle of only enclose some of the islands by dividing the Palau mainland into the northern and southern clusters. The fourth option also uses the principle of only enclose some of the island but also considers forward position by Indonesia. The results of this study indicate an option that can meet the criteria of an archipelago based on Article 47 of UNCLOS 1982. The first option produces a waterto-land ratio of 56,032: 1 with two baseline segments exceeding 125 nautical miles. The second option produces a water-to-land ratio of 10,497: 1 also with two baseline segments exceeding 125 nautical miles. The third option produces a water-to-land ratio of 1,704: 1 with the entire baseline segment smaller than 100 nautical miles. The fourth option produces a water-to-land ratio area of 1,319: 1 with all of the baselines that do not exceed 100 nautical miles. Of the overall options, only the third and fourth options can meet the criteria to obtain the rights as an archipelagic state based on the UNCLOS 1982.

Kata Kunci : Republik Palau, Negara Kepulauan, Garis Pangkal Kepulauan, UNCLOS 1982